ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah (APBN/D) diakui memiliki keterbatasan dan tak akan mampu mendanai kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Untuk itu, dibutuhkan skema pendanaan inovatif dan kreatif sekaligus melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Demikian diungkapkan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo dalam webinar Infrastruktur untuk Indonesia, Rabu (2/3). "Kemampuan APBN dan APBD terbatas, sehingga mau tidak mau kita mendorong swasta untuk membangun infrastruktur, baik yang menggunakan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau swasta sendiri. Contoh, untuk bandara sudah ada pembangunan yang diinisiasi swasta tanpa pemerintah," jelasnya.
Dalam agenda pembangunan infrastruktur itu, sedianya pemerintah telah menetapkan 208 proyek dan 10 program yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Total nilai investasi dalam PSN itu diestimasikan mencapai Rp5.698,5 triliun yang berasal dari APBN/D Rp626,7 triliun (11%), BUMN/D Rp1.143,7 triliun (20%), dan swasta Rp3.919,0 triliun (69%). 208 proyek dan 10 program tersebut tersebar di sejumlah Pulau di Indonesia.
Di Pulau Jawa terdapat 1 program dan 84 proyek dengan nilai investasi Rp1.969,8 triliun; Sumatera 44 proyek dengan nilai investasi Rp778,4 triliun; Kalimantan 16 proyek dengan nilai investasi Rp505,8 triliun; Sulawesi 22 proyek dengan nilai investasi Rp276,9 triliun.
Lalu 20 proyek di Bali dan Nusa Tenggara dengan nilai investasi Rp58,6 triliun; 10 proyek di Maluku dan Papua dengan nilai investasi Rp566,6 triliun; serta 9 program dan 12 proyek skala nasional dengan nilai investasi Rp1.542,4 triliun.
Wahyu mengatakan, dalam periode 2016 hingga 2021, sebanyak 128 PSN telah selesai dengan nilai investasi Rp716,4 triliun. Pendanaan dan akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur menjadi hal mutlak yang mesti diupayakan agar PSN tak berujung mangkrak.
"Yang sudah tercapai ada sekitar 128 proyek secara kumulatif sejak PSN digulirkan. Tapi ada sebagian proyek yang tahap konstruksi dan beroperasi sebagian. Di sini menjadi penting bagaimana kita bisa mendorong ketersediaan dana dari LMAN untuk mempercepat, agar ini tidak menjadi proyek yang mangkrak di 2024," urai Wahyu.
Pembangunan infrastruktur, termasuk garapan PSN dinilai memberikan manfaat berganda, tak melulu pada perekonomian, tapi juga kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Melalui PSN misalnya, diperkirakan sebanyak 1,9 juta orang bakal terserap secara lansgung (direct) menjadi tenaga kerja.
Dari data KPPIP, diperkirakan sebanyak 11 juta orang bakal terserap menjadi tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung selama PSN digulirkan (2016-2024). Karenanya kepastian penyelesaian PSN dinilai menjadi krusial.
"Kita harus benar-benar secara tepat memperkirakan proyek yang menjadi prioritas utama. Masi ada 10 proyek di tahap transaksi, masih ada 47 proyek dan 3 program pembangunan wilayah yg dilandasi Perpres tersendiri yang juga harus kita pilih mana yang harus kita selesaikan sesuai target Presiden," terang Wahyu. (OL-15)
