Rabu 02 Maret 2022, 16:16 WIB

KKP : Sebagian Area PIK 2 Belum Ada Izin Pemanfaatan Ruang Laut

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
KKP : Sebagian Area PIK 2 Belum Ada Izin Pemanfaatan Ruang Laut

kaskus.co.id
Ilustrasi

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan, sebagian area di Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta, milik Agung Sedayu Group belum kantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Melalui tinjauan lapangan, KKP melihat langsung area eksisting yang belum memiliki perizinan KKPRL di PIK 2 di antaranya area jembatan, reklamasi dan area jetty kapal pesiar.

Dari data-data tersebut, nantinya dapat diperkirakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan diperoleh melalui Persetujuan KKPRL (PKKPRL) yang dimintakan ke para pelaku usaha tersebut, serta data pelaku usaha yang masuk ranah pelanggaran dan informasi lainnya.

"Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir atau wilayah yuridiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPRL," kata Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Pamuji Lestari dalam rilisnya, Rabu (2/3).

KKPRL merupakan persyaratan dasar yang harus dimiliki pelaku kegiatan menetap di ruang laut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelaksanaan KKPRL diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Keberadaan KKPRL dinilai penting, di antaranya untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang laut di antara para pelaku kegiatan. Kemudian, tercapainya pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi.

KKP pun melakukakan sosialisasi KKPRL di Kawasan Pantai Indah Kapuk digelar oleh Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang pada, Rabu (3/2).

Melalui sosialisasi itu, Agung Sedayu Group diminta memahami urusan pemanfaatan ruang laut terhadap Rencana Tata Ruang Laut dan/atau Rencana Zonasi.

"Kegiatan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mencatat dan mengadministrasikan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut secara menetap oleh perorangan atau badan usaha," ucap Lestari. (OL-12)

Baca Juga

Foto/Twitter @Andyazisiamin

Banyak Perusahaan Besar Kemplang Pajak, Tax Ratio Indonesia Terendah di ASEAN

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 07 Juli 2022, 14:20 WIB
Secara nominal, dari tahun ke tahun jumlah penerimaan pajak senantiasa meningkat namun realisasinya juga cenderung meleset dari...
Dok.Ist

Kelola Air Lingkungan, LPKR Tegaskan Komitmen Praktik Berkelanjutan

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 07 Juli 2022, 14:16 WIB
LPKR membangun danau buatan yang berfungsi sebagai water reservoir (tandon air), tempat menampung air saat intensitas air...
Ist

Indonesia akan Jadi Kekuatan Ekonomi Terbesar Keempat Dunia

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 07 Juli 2022, 14:05 WIB
Chairman Hamershlag Private Mychal Jefferson mengatakan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia karena memiliki...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya