Rabu 02 Februari 2022, 15:32 WIB

Pelaporan Harta dalam PPS Capai Rp8,47 Triliun

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Pelaporan Harta dalam PPS Capai Rp8,47 Triliun

MI/SUSANTO
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

 

HINGGA 31 Januari 2022, sebanyak 9.276 wajib pajak telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dari seluruh wajib pajak tersebut, nilai harta yang dilaporkan mencapai Rp8,47 triliun dan jumlah pajak yang dibayar mencapai Rp903 miliar. 

"Ditjen Pajak dan kita seluruhnya, akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak, sehingga program ini yang hanya terbatas sampai dengan akhir Juni 2022," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara daring, Rabu (2/2). 

Baca juga: FWD Insurance Sukses Gelar Undian #ProteksiOn Lucky Draw

Sosialiasi mengenai PPS, lanjut dia, merupakan hal penting agar program tersebut dapat diketahui oleh seluruh wajib pajak. Di saat yang sama, diharapkan sosialisasi yang masif dapat pula mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, baik perorangan maupun korporasi. 

Diketahui PPS mulai berlangsung pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Program itu memiliki dua kebijakan yang berlaku. Pertama, untuk orang pribadi dan badan dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak dengan membayar PPh final sebesar 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

Lalu PPh final sebesar 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri; 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN dan hilirisasi SDA dan EBT. 

Nantinya, peserta PPS dapat membeli SBN seri khusus di pasar perdana dengan transaksi private placement. Pembelian dapat dilakukan di mitra utama secara periodik.

Selain itu, harga SBN yang ditawarkan mengikuti harga pasar dalam bentuk kisaran imbal hasil (range yield). Single yield akan ditetapkan pada saat transaksi dilakukan. 

Berdasarkan dokumen ilustrasi Kemenkeu, penerbitan SBN khusus bagi peserta PPS terdiri dari Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan kupon tetap (fixed rate). Adapun tenor untuk SBN seri khusus itu dibagi menjadi jangka menengah 6-10 tahun dan jangka panjang 10-20 tahun.

Lalu kebijakan kedua diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi, peserta program pengampunan pajak maupun non peserta pengampunan pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari tahun 2016-2020 namun belum dilaporkan pada SPT tahunan tahun 2020 dengan membayar PPh final sebesar 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

Lalu tarif PPh final sebesar 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri; 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, dan hilirisasi SDA dan EBT. (OL-6)

Baca Juga

dok.ist

Pangdam XIV: TNI Jamin Stabilitas Keamanan Obvitnas dan PSN Smelter Nikel CNI Group

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 09:25 WIB
SETIAP ada Obvitnas dan PSN, secara tidak langsung itu merupakan tugas TNI untuk menjamin stabilitas keamanannya, demi kemaslahatan orang...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Indonesia-Brunei Darussalam akan Tingkatkan Kapasitas SDM Parekraf

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 09:18 WIB
Sandiaga Uno melakukan penjajakan kerja sama peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf)...
dok.Ant

Pemerintah Tawarkan Sukuk ritel SR017 Dengan Kupon tetap 5,9 persen

👤Muhammad Fauzi 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 08:23 WIB
PEMERINTAH menawarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk ritel seri SR017 kepada investor individu secara daring atau online...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya