Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PT PLN menyatakan intervensi pemerintah soal kebijakan larangan ekspor batu bara telah memberikan dampak positif terhadap pasokan batu bara ke pembangkit perusahaan negara itu.
Hingga kini, PLN mendapatkan komitmen pasokan dari tambang untuk menjaga keamanan produksi listrik. Total kebutuhan batu bara untuk mencapai HoP (hari operasi) ideal minimal 20 hari berkisar antara 16 sampai 20 juta metrik ton (MT).
Angka tersebut sesuai tingkat kesuksesan pengiriman batu bara yang dipenuhi dari kontrak reguler maupun penugasan khusus dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kebutuhan ini secara bertahap akan dipenuhi sampai 31 Januari 2022.
"Kami memastikan komitmen penugasan pemerintah dan pemenuhan DMO (Domestic Market Obligation) reguler oleh para mitra pemasok dengan memastikan setiap detail," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi dalam rilisnya, (11/1).
PLN akan mengawasi kebutuhan baik dari sisi kargo atau volume batu bara maupun dari sisi armada (vessel/tongkang) melalui pemantauan day per day.
Selain itu, Agung menyebut, kebutuhan armada angkut untuk memenuhi HoP minimal 20 hari sampai dengan akhir Januari 2022 sebanyak 130 vessel shipment dan 711 tongkang shipment mulai terpenuhi secara bertahap. Serta merapat ke PLTU sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan.
Baca juga : PLN Apresiasi Bank Mandiri Hadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
Menurutnya, ketersediaan kapal ini berkat dukungan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) dan INSA (Indonesian National Shipowners Association) atau Asosiasi pengusaha pelayaran di Indonesia.
“Kami berkoordinasi dan komunikasi secara intens dengan Dirjen Hubla dan INSA untuk memastikan kapal tersedia dan datang tepat waktu,” ucap Agung.
PT PLN juga memastikan pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Keandalan pasokan ini dapat terus terjaga selama suplai batu bara terpenuhi.
Di regional Jawa, Madura dan Bali (Jamali) misalnya, terjadi kenaikan beban puncak sebesar 300 megawatt (MW) dari 26,9 gigawatt (GW) menjadi 27,2 GW, sementara daya mampu pasok mencapai 28,2 GW. Sehingga masih terdapat cadangan sekitar 1 GW.
Selain itu masih memiliki pembangkit emergency 2,8 GW yang siap dinyalakan sewaktu-waktu diperlukan.
"Kami memastikan pasokan daya listrik cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik siang maupun malam hari, meskipun di beberapa daerah mengalami peningkatan konsumsi listrik," tutup Agung. (OL-7)
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
PEMERINTAH membatalkan rencana kebijakan diskon tarif listrik 50 persen tahap kedua untuk Juni-Juli 2025.
Pemerintah berencana kembali menggulirkan program diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere (VA).
Indonesia diproyeksikan akan menjadi net importer gas fosil pada 2040, hingga dampak kesehatan dan lingkungan yang meningkat di sekitar pembangkit.
Pendidikan kritis soal transisi energi bersih terbarukan pun semakin krusial. Sebab, krisis iklim menjadi tantangan yang akan semakin masif dihadapi generasi muda di masa mendatang.
Pengesahan RUPTL juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi dan transisi energi di Tanah Air.
Pemerintah kembali merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara pada periode 2029 hingga 2033.
PT TBS Energi Utama memperkuat komitmennya dalam bertransformasi menjadi perusahaan berbasis keberlanjutan dengan sejumlah langkah strategis.
TOBA mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melakukan divestasi dua aset PLTU berkapasitas 200 megawatt senilai US$144,8 juta atau setara Rp2,3 triliun.
Indonesia perlu segera menetapkan peta jalan pengakhiran dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebagai acuan untuk menemukan dan mengembangkan solusi.
Transaksi ini sejalan dengan komitmen Perseroan dalam mencapai target netralitas karbon pada tahun 2030 melalui inisiatif TBS 2030.
PLN berencana membatalkan kontrak 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang sebelumnya direncanakan dalam RUPTL 2019-2028.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved