Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 akan diselenggarakan untuk pertama kalinya di Bali pada 31 Maret-1 April 2022. Event ini bertujuan mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat, mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan konsep Sustainable Procurement (pengadaan berkelanjutan). Kegiatan ini sekaligus membantu pemerintah menghidupkan kembali dan memajukan Industri Pengadaan Barang dan Jasa dan UMKM yang terdampak selama masa pandemi.
Peluncuran (pengumuman resmi) ISPE 2022 dan penandatangan kerjasama beberapa pihak inisiator dan pelaksana (ISPE 2022, dilakukan Kamis (30/12), yang melibatkan antara lain AKEN (Asosiasi Katalog Elektronik Nasional), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), serta KREEN selaku pelaksana kegiatan serta Raja Travel sebagai Official Travel Partner.
ISPE 2022 ini merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam dekade terakhir yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030 untuk menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang.
Sekertaris Jendral AKEN, Budi Pramana Ginting mengatakan Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) adalah program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk Lingkungan Sosial dan Ekonomi dan Sustainable Procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017. Di sektor pemerintah program ini dikenal dengan Sustainable Public Procurement (SPP). “Tujuan Pengadaan Berkelanjutan ini untuk memaksimalkan Value for Money dengan memasukan 3 kriteria yaitu Ekonomi, Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup dalam proses pengadaan barang/jasa” tegas Budi. (E-1)
LKPP dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam memperkuat sistem pengadaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kemenag memperkenalkan konsep ekoteologi dan peran agama sebagai sumber harmoni sosial
BAYANGKAN sebuah tsunami menghantam pulau tak berpenghuni di salah satu gugus kepulauan Indonesia, menyapu bersih pohon dan berbagai habitat.
Filantropi berperan penting memperkuat UMK dan ekonomi rakyat lewat pendanaan, pendampingan, dan kolaborasi demi pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Seluruh inisiatif lembaga sepanjang satu tahun terakhir telah diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Nasional.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved