Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PUSAT Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) resmi melebur ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai lembaga penyalur dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mulai 2022 dan seterusnya.
Operator Investasi Pemerintah (OIP) BP Tapera telah resmi dibentuk melalui seremoni perjanjian investasi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan BP Tapera di Jakarta, Jumat (24/12)
BP Tapera telah menerima peralihan dana FLPP dari PPDPP dengan nilai total Rp60,67 triliun. Rinciannya, dana guliran sebesar Rp59,13 triliun dan dana PNBP sebesar Rp1,54 triliun.
Dalam penyerahan tongkat estafet penyaluran FLPP ke BP Tapera tersebut juga dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Dana FLPP sekaligus perjanjian tripartit antara PPDPP, bank pelaksana Penyalur FLPP 2010-2021, dan BP Tapera.
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menyampaikan BAST yang dilakukan PPDPP kepada BP Tapera merupakan dana FLPP yang telah dialokasikan dalam APBN pada pos pembiayaan investasi untuk PPDPP. Dana itu telah dicairkan sejak tahun anggaran 2010 sampai dengan APBN tahun pelaksanaan pengalihan.
"Seremoni BAST tadi juga dilengkapi dengan penyerahan Memori Akhir Lembaga PPDPP kepada BP Tapera sebagai catatan dan capaian kinerja yang perlu untuk dilanjutkan dan dikembangkan oleh BP Tapera," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Jumat (24/12).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengharapkan seremoni itu bukan sekadar peralihan FLPP, tapi juga seluruh tanggung jawab dan kewajiban di PPDPP ikut beralih dan berlanjut.
Basuki menyampaikan salah satu hal terpenting adalah bagaimana mengembangkan dana bergulir FLPP menjadi lebih bermanfaat dan dikembangkan lebih jauh untuk pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Masyarakat serta para stakeholder kini hanya tinggal menunggu gebrakan dari BP Tapera pada tahun-tahun berikutnya," kata Basuki.
Di sisi lain, BP Tapera menegaskan pihaknya siap untuk melanjutkan tugas dari PPDPP, yaitu mengelola dan menyalurkan dana FLPP.
Berdasarkan catatan penyaluran FLPP, PPDPP menutup layanan penyaluran FLPP tahun 2021 pada 31 Oktober 2021. Penutupan layanan penyaluran FLPP 2021 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP, yaitu sebesar Rp19,578 triliun untuk 178.728 unit rumah, atau 113,48% dari target 2021.
Sehingga total penyaluran FLPP yang dilakukan PPDPP semenjak 2010 hingga di penghujung tugasnya, PPDPP telah berhasil menyalurkan FLPP sebesar Rp75,17 triliun untuk 943.583 unit rumah.
“Kami berharap apa yang telah dilakukan dan diciptakan PPDPP selama ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan lebih baik lagi oleh BP Tapera. Selamat berkarya untuk BP Tapera untuk masa depan perumahan yang lebih baik di masa mendatang," pungkas Arief. (X-12)
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Rumah subsidi dengan luas 18 meter memang menunjukkan niat negara dalam menjamin hak tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Target pasar dari pembangunan rusun tersebut adalah generasi milenial.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Pesona Kahuripan (PK) Group telah sukses membangun tidak kurang dari 14 ribu unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved