POTENSI industri halal dunia sangat menjanjikan. Pasar produk halal sangat besar, dan ini peluang besar bagi produk-produk halal Indonesia, khususnya produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga Indonesia dalam beberapa tahun ke depat dapat menjadi produsen produk halal global terbesar.
“Industri halal dunia sangat menjanjikan,” ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynonote speech pada Focus Group Discussion (FGD) Staf Khusus Wakil Presiden RI yang diselenggarakan secara hybrid dari Ruang Sinergi Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (11/11/21).
FGD Series Global Halal Hub edisi ketiga ini dipimpin oleh Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si, didampingi Asisten Staf Khusus Wapres Guntur Subagja Mahardika dan Dhika Yudistira, membahas mengenai dukungan perbankan dan lembaga keuangan dalam mendukung UMKM halal ekspor.
FGD Series ke-3 Global Halal Hub menghadirkan narasumber Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian Gede Edy Prasetya, Asisten Deputi TJSL Kementerian BUMN Agus Suharyono, Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Ahmad K Permana, Direktur Bank Syariah Indonesia Kokok Alun Akbar.
Selain itu, turut hadir Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Rusdi Dahardin, Kepala Divisi UMKM BNI Sumarna Eka Nugraha, Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Madjidi, dan Asisten Staf Khusus Wapres yang juga Sekretaris Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) Guntur Subagja Mahardika.
Menko Perekonomian mengungkapkan Indonesia harus menangkap momentum di tengah pandemi ini untuk meningkatkan pasar industri halal nasional dan ekspor dengan produk-produk nasional Indonesia.
Pemerintah, sebutnya, memberikan dukungan penuh kepada UMKM dan indusri halal, khususnya selama pandemi covid-19 dengan berbagai kebijakan dan alokasi dana yang besar.
Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga 5 November 2021 mencapai Rp 456,35 triliun atau 61,3% dari pagu Rp744,7 triliun. Selama pandemi Covid-19 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. “Mudah-mudahan dalam situasi ini kita bisa,”tegasnya.
Airlangga menguraikan pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan berusaha serta dukungan ekspor yang besar.
Kemudahan-kemudahan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbesar ekspor produk-produk halal nasional. Pasar potensial yang bisa ditangkap antara lain pasar negara-negara Asia Tenggara.
“Potensi halal yang marketnya luas di ASEAN. Permintaan ada, produk kuat, logistik perlu ditangani gar UMKM kita bersaing,’ papar Menko Perekonomian.
Menko Perekonomian menyebut sejumlah sektor-sektor yang potensial untuk mendongkrak ekspor produk halal Indonesia.
“Produk makanan dan minuman, produk berbasis farmasi, produk wellness, produk kesehatan, produk untuk meningkatkan imunitas memiliki potensi yang besar,” sebutnya.
Ia juga menekankan penguatan produk-produk Indonesia melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Kebijakan pemerintah juga mengoptimalikan pengadaan barang dan jasa BUMN pada usaha mikro dan kecil, penyaluran pinjaman oleh bank-bank milik negara (Himbara) dan pendampingan kementerian/lembaga kepada UMKM.
“Dukungan to local brand, pencantuman ikon BBI, kampanye BBI, coaching, mentoring, kolaborasi, dan sharing marketplace,” kata Airlangga.
Staf Khusus Wakil Presiden RI Lukmanul Hakim menjelaskan FGD Series Global Halal Hub adalah tindaklanjut arahan dan refocusing Wakil Presiden RI yang salah satunya adalah meningkatkan industri halal dan produk halal.
Forum ini memetakan permasalahan-permasalahan UMKM dan produk halal serta mengatasi persoalannya, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM ekspor saat ini adalah mahalnya biaya logistik yang meningkat ratusan persen.
“Global Halal Hub adalah ekosistem yang dibangun untuk mendorong produksi dan pasar produk halal di pasar nasional dan ekspor, khususnya UMKM,” papar Lukmanul Hakim.
Program ini bekerjasama dengan Asosiasi Platform Digital Ekspor (PDExpor) yang beranggotakan perusahaan platform digital marketplace yang berorientasi ekspor.
“Mereka sudah berjalan melakukan ekspor dan meningkat di tengah pandemi, kami mendukung dengan memfasiltiasi ekosistemnya bersama kementerian dan lembaga terkait,” ungkapnya.
Asisten Staf Khusus Wapres yang juga Sekretaris Lembaga Wakaf MUI Guntur Subagja memaparkan alterntif pembiayaan UMKM produk halal yang belum dapat diakses pembiayaan perbankan (unbankable).
“Wakaf uang dan wakaf produktif dapat menjadi solusi permodalan UMKM,’ ungkapnya.
Ia menjelaskan pengembangan wakaf produktif UMKM dapat melalui penempatan investasi langsung wakaf uang (direct investment), penempatan modal dengan konsep ventura (venture capital), kerja sama operasi (joint venture), atau melalui Bank Wakaf Mikro (lembaga keuangan mikro syariah), Channeling pembiayaan melalui koperasi dan baitul maal wattamwil (BMT), dan surat obligasi syariah (sukuk).
“Cost of fund wakaf zero sehingga dapat menjadi sumber permodalan murah bagi UMKM dan bagi hasil,” urainya.
Potensi wakaf uang dan wakaf produktif sangat besar, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Guntur juga mengajak kementerian/lembaga pemerinah, BUMN, dan swasta dapat berkolaborasi dengan lembaga wakaf melalui wakaf, program CSR/PKBL, donasi sosial, dan hibah, untuk dikelola produktif dan bergulir bagi usaha mikro dan kecil.
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden saat Gerakan Nasional Wakaf Uang, wakaf harus mampu mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat,” tuturnya. (RO/OL-09)
