Sektor Swasta Siap Akselerasi Transisi Energi Indonesia

INDONESIA kembali menegaskan komitmenya kepada komunitas global untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 pada gelaran Conference of Parties (COP) 26 di Glasgow.

Delegasi dari Kadin turut serta mendampingi Pemerintah Indonesia dalam kesempatan COP26 ini sebagai perwakilan sektor swasta nasional. Terkait target Net Zero Emission, sektor ketenagalistrikan Indonesia mendapatkan sorotan yang cukup banyak dari beberapa perwakilan negara dan bisnis selama minggu pertama COP26.
 
Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Muhammad Yusrizki menyampaikan sektor swasta siap berlari kencang untuk mendukung akselerasi transisi energi. "Apalagi transisi energi sudah menjadi agenda Pemerintah Indonesia dalam kerangka mitigasi emisi karbon.”
 
Yusrizki menjelaskan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030 merupakan tonggak yang telah dinanti oleh sektor swasta yang bergerak di industri EBT karena memprioritaskan penambahan kapasitas dari pembangkit EBT. Pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank (ADB) juga telah menyampaikan rencana kerja mereka melalui kerangka Energy Mechanism Transition untuk mematikan PLTU batu bara lebih cepat dari usia teknisnya.
 
“Sudah saatnya sektor-sektor pendukung lain, yang merupakan enabler dari sektor ketenagalistrikan turut mengambil bagian dalam agenda transisi energi. Sektor swasta yang bergerak di ketenagalistrikan telah lebih dulu memulai learning curve mereka, tetapi membutuhkan dukungan dari sektor-sektor lain untuk bisa menjalankan agenda transisi energi nasional,” katanya.
 
Yusrizki memberikan contoh sektor perbankan yang sudah harus berbenah dan mulai mengadopsi pola pandang yang lebih akomodatif terhadap transisi energi.

“Misalnya untuk PLTS Atap. Kementrian ESDM telah memulai dengan melakukan revisi atas peraturan ekspor-impor PLTS Atap on-grid untuk mendorong tumbuhnya PLTS Atap. Terkait dengan sektor jasa keuangan, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mendukung regulasi PLTS Atap ini dengan produk dan layanan jasa keuangan? Saat ini orang yang tertarik memasang PLTS Atap dan melihat kredit dari perbankan hanya memiliki opsi Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang tentu saja bunga pinjamannya relatif tinggi. Padahal risiko operasional PLTS Atap, dengan pendekatan yang tepat, akan sangat rendah. Peralatan PLTS Atap dapat berfungsi minimal 10 tahun, tetapi kredit KTA biasanya memiliki jangka waktu 1 – 2 tahun. Disinilah terjadi mismatch antara pasokan jasa keuangan dengan permintaan jasa keuangan terkait EBT,” kata Yusrizki.
 
DYusrizki mengingatkan bahwa agenda transisi energi merupakan agenda nasional yang harus didukung oleh setiap sektor. "Sektor ketenagalistrikan, jika dilihat sebagai sektor utama, pada dasarnya sudah siap berlari. Tentunya harus diiringi oleh sektor-sektor lain yang akan berperan sebagai enabler,” tutupnya. (J-1)