RI Ajak Tiongkok Biayai Infrastruktur

TOPIK pembiayaan infrastruktur menjadi jamuan paling menarik dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok di Jakarta, senin (9/5). Tak ingin tampak berbasa-basi, dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution langsung menawarkan pemerintah 'Negeri Tirai Bambu' untuk bekerja sama membiayai sembilan proyek infrastruktur prioritas di Indonesia. Potensi pembiayaan yang diajukan kepada Tiongkok untuk proyek-proyek itu sebesar US$2,5 miliar. "Daftar proyek infrastruktur potensial yang telah matang diajukan pada pertemuan ini. Jadi ada proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai RRT (Republik Rakyat Tiongkok)," ujar Darmin seusai pertemuan. Beberapa proyek infrastruktur potensial itu, antara lain pembangunan jalan tol tahap I Cileunyi-Sumedang-Dawuan, pembangunan terowongan Balinka-Matur-Ngarai Sianok, pembangunan dam serbaguna Pelosika, serta pengadaan material jalur dan konstruksi rel kereta api tahap III dan IV di Sumatra dan Sulawesi.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Rizal Affendi Lukman menerangkan bantuan yang dikerjasamakan itu merupakan tawaran dari pemerintah Tiongkok untuk negara-negara ASEAN senilai US$10 miliar. Skema pinjaman yang akan dipakai ialah PBC atau preferential buyer's credit. "Kita tentu akan memanfaatkannya untuk membiayai proyek infrastruktur. Kita sebenarnya bisa mendapat dana sampai US$4 miliar, tapi masih bergantung dari kesiapan proyek-proyek itu sendiri," kata Rizal. Gayung bersambut, pemerintah Tiongkok pun menyatakan ketertarikan ikut serta dalam pembiayaan sejumlah proyek yang ditawarkan. Deputi Perdana Menteri RRT Yang Jiechi menyatakan akan mendorong sektor swasta meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Selama 2015, pemerintah Tiongkok telah menyalurkan bantuan pembiayaan kepada Indonesia sebesar US$550 juta melalui skema PBC. "Kerja sama kami dengan Indonesia di berbagai bidang ekonomi akan terus diperluas," tegasnya.

Realisasi rendah
Sore harinya, delegasi Tiongkok itu menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan tersebut, seperti dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden meminta pemerintah Indonesia meningkatkan nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok setelah terjadinya penurunan. "Di bidang perdagangan, Presiden mengatakan bahwa dari segi jumlah memang cukup besar, yaitu US$44,4 miliar, tetapi terdapat tren penurunan," kata Retno seusai mengikuti pertemuan tersebut. Untuk mencapai hal itu, Menlu mengatakan Indonesia telah mengusulkan pendirian Pusat Promosi Investasi Indonesia (IIPC) di Shanghai, Tiongkok, dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan. Sebelumnya, Darmin juga menyinggung soal masih rendahnya realisasi investasi Tiongkok meskipun minat investor mereka semakin tinggi.

"Minat investasi dari berbagai perusahaan Tiongkok ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir naik tajam. Namun, realisasi investasinya masih rendah, kami berharap realisasi investasinya bisa ditingkatkan," ujar Darmin. Yang Jiechi mengungkapkan pemerintahnya akan mengarahkan sektor swasta untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. "Kami bersedia meningkatkan investasi di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan Tiongkok akan kami arahkan untuk semakin aktif berpartisipasi dalam investasi tersebut," kata Yang. (Nov/E-1)