PLN Gandeng ADB untuk Pensiunkan PLTU Demi Energi Bersih

Asian Development Bank (ADB) menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendukung upaya mencapai target energi bersih Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) di Skotlandia, Senin (1/11).

Salah satu upaya yang bakal dilakukan ialah dengan mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara. Pemerintah Indonesia sendiri memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk mempensiunkan seluruh PLTU mencapai Rp3.500 triliun.

“Bersama dengan para mitra di Indonesia, ADB siap membantu transisi menuju energi terbarukan yang juga andal dan terjangkau," kata Wakil Presiden ADB Ahmed M. Saeed dalam keterangan resmi, Selasa (2/11).

Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengurangi emisi hingga 29% pada 2030 dan bertekad untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau bisa lebih cepat di 2050. “Seluruh BUMN mendukung transisi Indonesia menuju emisi nol bersih, karena hal ini akan memberi manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan,” ungkap Menteri BUMN Erick Thohir.

PLN sendiri menyebut, target emisi nol bersih itu akan tercapai jika sektor kelistrikan dan transportasi melakukan dekarbonisasi. "Misi kami adalah menyediakan listrik yang terjangkau, aman dan bersih. Kami berkomitmen untuk dekarbonisasi," ujar Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Adapun lingkup kerjasama PLN dan ADB di antaranya, studi kelayakan penuh yang mencakup aspek teknis dan finansial dari pengurangan pembangkit listrik tenaga batu bara.

ADB menilai, Indonesia merupakan satu dari tiga negara Asia Tenggara, selain Filipina dan Viet Nam, yang bermitra dengan pihaknya dalam studi rintisan mengenai Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism  atau ETM).

Program itu sebagai langkah pengurangan karbon yang bertujuan untuk memanfaatkan pembiayaan pemerintah-swasta guna mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara, dan menggantinya dengan sumber energi yang bersih dan terbarukan.

ADB pun baru-baru ini mengumumkan peningkatan ambisinya bagi pembiayaan iklim kumulatif selama 2019–2030 menjadi US$100 miliar, sekaligus berkomitmen untuk memastikan bahwa setidaknya 75% dari seluruh proyek ADB akan terkait dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada 2030. (OL-12)