Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PEMERINTAH mengambil langkah serius untuk mewujudkan capaian lifting minyak 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan lifting gas 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030.
Upaya yang diambil adalah membentuk tim task force atau satuan tugas (satgas) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada masing-masing program. "Untuk mendukung (target), telah dibentuk task force demi mempercepat produksi," ungkap Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam keterangan resmi, Kamis (7/10).
Baca juga: Selama Berproduksi, Blok Cepu Setor Rp249 Triliun ke Negara
Terdapat enam task force untuk monitoring, pengawasan, hingga perencanaan pada program percepatan Plan of Development (POD), percepatan drilling, Enhanced Oil Recovery (EOR) atau metode eksploitasi minyak, insentif fiskal, migas non konvensional, hingga eksplorasi.
Menurut Tutuka, kehadiran tim task force membuat pemerintah lebih percaya diri bahwa target lifting dapat tercapai pada 2030. Apalagi, konsumsi minyak Indonesia lebih besar dibandingkan produksi. Sedangkan untuk gas, kondisinya lebih baik dengan surplus produksi dan cadangan yang lebih besar.
Baca juga: DPR Minta Proyeksi Produksi dan Lifting Migas Lebih Realistis
Dengan tercapainya target produksi minyak 1 juta BOPD, lanjut dia, dapat menekan impor minyak dari 1,1 juta bopd menjadi 324 ribu bopd. Serta, penghematan devisa pada 2021-2040 sebesar US$14,1 miliar per tahun.
Saat ini, Ditjen Migas bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengidentifikasi profil produksi yang direncanakan dari masing-masing KKKS. Diketahui, pada 2030 total produksi minyak sekitar 1 juta bopd. Pemerintah juga berencana menggeser lokasi eksplorasi dari awalnya fokus di wilayah barat ke wilayah timur.(OL-11)
PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha Pertamina, melakukan berbagai upaya teknis untuk menahan laju penurunan produksi migas (decline), terutama dari lapangan-lapangan utama.
Demi menjamin keandalan operasi, Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) terus tingkatkan integritas fasilitas pipa penyalur bawah laut.
Kementerian ESDM meninjau dan mengevaluasi kondisi lapangan terkait tata kelola minyak mentah, serta memastikan kualitas dan kuantitas Bahan Bakar Minyak terjaga hingga ke tangan konsumen
Pertamina EP menggandeng BUMD dan KUD untuk mengoperasikan sumur tua dan sumur idle atau sumur yang menganggur.
PRAKTISI minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo menilai rencana pemerintah menetapkan harga elpiji 3 kilogram (kg) menjadi satu harga nasional tidak serta-merta menjamin hilangnya kecurangan.
PEMERINTAH Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menuntut hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari aktivitas eksplorasi dan produksi gas bumi berskala jumbo di Selat Makassar.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang legalitas pengeboran sumur minyak rakyat yang akan berlaku pada 3 Juni 2025 mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved