Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan segera menerapkan kebijakan kuota penangkapan ikan terukur di Lumbung Ikan Nasional (LIN), Maluku.
Hal sebagai salah satu upaya membangkitkan usaha pengolahan perikanan skala kecil di provinsi tersebut dan menggeser industri perikanan yang selama ini disebut java sentris atau terpusat di Jawa, menjadi industri perikanan di masing masing wilayah.
"Jadi nanti wilayah Maluku bisa menjadi industri perikanan yang maju," harap Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya, Kamis (7/10).
Kebijakan penangkapan terukur yang diimplementasi pada awal 2022 ini, memiliki area penangkapan dengan tiga zona yakni zona fishing industry, zona nelayan lokal dan spawning and nursery ground. Kemudian penangkapan nantinya dibagi dalam tiga kategori kuota yaitu kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota pemancing hobi (rekreasi).
“Inilah yang saya serius lakukan, bagaimana kita meregulasi dan melaporkan, dan menjaga ya supaya illegal fishing supaya tidak ada lagi. Dan penangkapan terukur itu solusi dari IUU Fishing itu,” terang Trenggono.
Dia menambahkan, kebijakan penangkapan terukur juga untuk menjamin usaha perikanan berjalan berkesimbungan. Baik yang skala besar, maupun skala kecil. Sebab bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi dijanjikan lebih mudah didapat karena ikan-ikan hasil tangkapan tidak lagi didaratkan terpusat, melainkan di pelabuhan-pelabuhan di dekat area penangkapan.
“Ini saya liat ada satu pabrik yang masih kecil karena kesulitan bahan baku. Banyak sekali kendala, rumpon yang tidak terkendali, dan sebagainya. Ini kita atur melalui kebijakan penangkapan terukur,” pungkasnya.
Menurut data Maluku Dalam Angka 2021 yang diterbitkan BPS, produksi perikanan budidaya daerah ini pada t2019 mencapai lebih dari 620 ribu ton. Perikanan budidaya laut menjadi penyumbang terbesar, disusul budidaya perikanan air payau dan tawar.
"Tadi saya di Tual, teluk yang luasnya tidak kurang 10.000 hektare nantinya akan dikembangkan jadi budidaya rumput laut. Nah ini budidaya di wilayah Maluku, nantinya kepiting, kerapu, rumput laut, dan lobster," pungkasnya. (OL-8)
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Kementerian PPPA tengah melakukan koordinasi dengan dinas setempat terkait kasus anak berinisial AT (14) yang dianiaya oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga meninggal dunia.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
PERIKANAN merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan, hingga ekonomi Nusantara. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Industri galangan kapal nasional menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk hingga 0%.
Presiden Prabowo Subianto percepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dengan progres tahap pertama 50%.
SEBANYAK 12 negara pemilik pantai yang ada di Samudera Hindia menggelar pertemuan membahas ikan tuna di 30th Session of the Coastal States Alliance (CSA 030) 30-31 Januari 2026 di Kuta Bali.
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia, sekitar 95% tangkapan ikan Indonesia berasal dari perikanan skala kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved