Headline

AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.

Fokus

Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.

Ini Beberapa Program Pemerintah untuk Pulihkan UMKM dari Dampak Pandemi

Despian Nurhidayat
23/9/2021 22:28
Ini Beberapa Program Pemerintah untuk Pulihkan UMKM dari Dampak Pandemi
Ilustrasi(ANTARA)

MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki memaparkan berbagai langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan UMKM dari dampak pandemi covid-19. 

Salah satunya, pemerintah telah mengucurkan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang telah tersalur Rp14,21 triliun atau 92,35% kepada 11,8 juta usaha per 30 Juli 2020. 

Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir akan Digantikan Perempuan

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 3% yang diperpanjang hingga Desember 2021, di mana per 5 September telah terealisasi sebesar Rp177,7 triliun kepada 4,8 juta debitur atau 70% dari target Rp253,64 triliun. 

"Selanjutnya, pembiayaan koperasi lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) per 17 September 2021 telah tersalur Rp1 triliun atau sekitar 64,72% dari target Rp1,6 triliun kepada 128 koperasi," ungkapnya dalam webinar Peran Perbankan dalam Ekosistem Digital UMKM Masa Depan, Kamis (23/9). 

Lebih lanjut, Teten menyampaikan bahwa pihaknya juga mendorong UMKM untuk bertransformasi ke digital. Dia menuturkan, berdasarkan Riset World Bank, 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan yang baik di masa pandemi. 

Hingga saat ini, Teten menegaskan bajwa UMKM yang onboarding ke ekosistem digital telah mencapai 15,9 juta atau naik 7,9 juta selama pandemi. Upaya ini dilakukan untuk mengejar target 30 juta UMKM onboarding di tahun 2024. 

“Digitalisasi merupakan media percepatan perluasan akses pembiayaan UMKM,” ujar Teten. 

Teten juga melanjutkan, percepatan digitalisasi UMKM dilakukan antara lain melalui kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), onboarding platform pengadaan barang dan jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan pasar digital UMKM bersama BUMN. 

Selain itu, Teten menuturkan bahwa perbankan perlu terus mendorong penyaluran kredit UMKM untuk investasi dan sektor produktif yang berpotensi lebih mendorong pergerakan perekonomian. 

Menurutnya, pembiayaan UMKM oleh perbankan yang terbesar pada skala usaha menengah atau 44% dari total kredit UMKM. Penyaluran kredit UMKM juga didominasi untuk modal kerja, sekitar 73% dan sektor perdagangan sebesar 49%. 

“Dengan percepatan digitalisasi, pemerintah optimistis dapat menyalurkan kredit UMKM sebesar 30% pada 2024 dengan sinergi industri jasa keuangan, dengan teknologi akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan,” pungkasnya. (OL-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Astri Novaria
Berita Lainnya