INDONESIA perlu meningkatkan keterbukaan ekonominya demi mendukung upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang fokus pada fasilitasi perdagangan bebas, investasi asing langsung atau foreign direct investment serta pengembangan industri bernilai tambah.
Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan untuk mendukung keterbukaan ekonomi yang lebih luas, Indonesia perlu memastikan sistem hukum dan usahanya dapat mendukung perkembangan bisnis lewat kepastian hukum dan juga regulasi yang sederhana.
"Pandemi mempengaruhi jumlah penanaman modal asing (PMA) secara global. Indonesia perlu bersaing lebih keras dibanding negara lain untuk bisa menarik modal asing, terutama dengan menunjukkan komitmen kepada keterbukaan ekonomi,” jelas Felippa, Selasa (14/9).
Menurutnya, UU Cipta Kerja disahkan dengan tujuan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Namun ujian sesungguhnya adalah mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya serta harmonisasi kerangka regulasi lain, agar benar-benar bisa mewujudkan keterbukaan ekonomi yang diinginkan.
Dia menekankan pentingnya mereformasi regulasi agar dapat menarik lebih banyak foreign direct investment. Untuk itu, Indonesia perlu membuat pasarnya lebih mudah diakses dan membangun kemitraan dagang internasional yang kuat.
Maka, Indonesia juga perlu meningkatkan negosiasi perdagangan, memanfaatkan skema kerja sama perdagangan bilateral, multilateral serta regional, dan menurunkan hambatan-hambatan perdagangannya. Hambatan nontarif dan juga regulasi yang tidak bersahabat dengan open trade seringkali menjadi penghalang kemajuan perekonomian.
Pemerintah juga perlu mengembangkan industri bernilai tambah, terutama di sektor pengolahan dan manufaktur, untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi, bukan saja dengan memacu kinerja neraca perdagangan, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia.
"Sangat penting untuk meningkatkan kinerja industri untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama pada sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif. Namun pengembangan industri bernilai tambah juga akan sangat dekat dengan adanya peningkatan nilai impor. Karena tidak semua bahan baku tersedia di Indonesia terutama untuk sektor industri pengolahan dan manufaktur,” jelasnya.
Impor yang meningkatkan nilai tambah produksi dalam negeri, akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa apa yang diimpor akan menghasilkan nilai tambah bagi industri di dalam negeri, termasuk yang memasok produk antara (intermediate goods) untuk diolah lebih lanjut di dalam maupun luar negeri. (E-3)
