Senin 06 September 2021, 16:17 WIB

Pemerintah dan DPR Sepakati Realisasi APBN 2020

Fetry Wuryasti | Ekonomi
Pemerintah dan DPR Sepakati Realisasi APBN 2020

Antara
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi pimpinan Badan Anggaran DPR menandatangani berkas pengesahan pada rapat kerja Senin (6/9).

 

PEMERINTAH dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati laporan realisasi APBN 2020. Realisasi yang disepakati yaitu pendapatan negara 2020 sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9% dari APBN yaitu Rp1.699,9 triliun dan belanja negara 2020 adalah Rp2.595,4 triliun atau 94,7% dari APBN yakni Rp2.739,1 triliun.

Anggota Banggar DPR Dewi Asmara dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan berdasarkan realisasi pendapatan negara yang dibandingkan belanja negara tersebut, maka terdapat defisit anggaran yang berjumlah Rp947,6 triliun atau mencapai 91,1% dari APBN 2020 yakni Rp1.039,2 triliun.

Adapun realisasi pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran mencapai Rp1.193,2 triliun, yang berarti 114,8% dari APBN 2020 sebesar Rp1.039,2 triliun.

"Berdasarkan defisit anggaran dan pembiayaan anggaran tersebut, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,6 triliun," kata Dewi, dalam rapat tersebut, Senin (6/9).

Selain itu, Dewi menyebutkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 2020 adalah sebesar Rp212,7 triliun dan terdapat penggunaan SAL yakni Rp70,6 triliun. Berdasarkan SAL awal 2020, penggunaan SAL, dan SiLPA 2020, maka terdapat SAL sebelum penyesuaian senilai Rp387,6 triliun, yang kemudian terdapat penyesuaian dan bertambah Rp400 miliar, sehingga SAL akhir 2020 mencapai Rp388,1 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa 2020 bukan tahun yang mudah. APBN telah bekerja luar biasa keras di tengah pandemi covid-19.

Awal pandemi 2020 menekan pendapatan negara terus turun, yang diikuti oleh belanja pemerintah naik drastis, untuk memenuhi kewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia dari sisi kesehatan, dan ekonomi. Berbagai langkah harus diambil secara cepat dan tepat agar memberikan hasil terbaik bagi masyarakat.

"Di antaranya langsung luar biasa yang harus ditempuh menerbitkan Perpu No 1 2020. Agar penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien," kata Sri Mulyani. (E-3)

Baca Juga

Ist

Sandiaga: Santri Digitalpreneur Tingkatkan Kapasitas SDM dan Buka Lapangan Kerja

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 09:29 WIB
Dalam menghadapi era industri 4.0 yang serba digital, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, kempetitif, dan...
Dok Kemenparekraf

Sertifikasi CHSE di Lokasi Wisata Kini Dilengkapi SNI

👤Iis Zatnika 🕔Minggu 05 Desember 2021, 06:00 WIB
Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Skema Akreditasi CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety & Environment Sustainability) untuk sektor...
Dok. Pribadi

Basuki Tjahaja Purnama Dinilai Cocok Pimpin Badan Pangan Nasional

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:51 WIB
BTP memiliki kapasitas dan kepemimpinan yang kuat serta komitmen politik dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya