Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengatakan Indonesia mesti bisa meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Pertumbuhan ekonomi tinggi juga dibutuhkan untuk mencapai visi Indonesia Maju pada 2045.
"Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita akan terus di middle income ini kira-kira sampai 2036 kalau pertumbuhan kita biasa-biasa saja di sekitar 5%. Bahkan, sampai 2045 pun kita belum lepas dari jebakan kalau pertumbuhannya begitu terus," ujarnya saat rapat bersama Badan Anggaran DPR, Rabu (25/8).
Baca juga: 5 Miliar Vaksin Covid-19 Telah Disuntikkan di Seluruh Dunia
Suharso menambahkan, sedianya Indonesia memiliki kesempatan pertumbuhan ekonomi tinggi pascakrisis di 1998. Namun peluang itu kerap gagal diperoleh dan terjadi stagnansi pertumbuhan.
Hal itu menurutnya juga dikonfirmasi oleh Human Capital Index (HCI) Indonesia yang berada di level 0,54. Indeks tersebut, kata Suharso, menghitung kehilangan kapasitas yang tidak tepakai atau tak tersedia untuk digunakan dalam mendorong ekonomi.
Karenanya diperlukan kebijakan yang mampu mengakomodasi perubahan tersebut. Apalagi menurutnya saat ini total factor productivity (TFP) Indonesia masih menjadi yang terendah di Asia. Hal itu menurut Suharso akan terkerek apabila ekonomi nasional dapat tumbuh tinggi.
"Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia tentu akan disalip oleh Filipina pada 2037 dan oleh Vietnam pada 2043. Karenanya tahun 2022 adalah tahun ekonomi yang paling penting dalam rangka pemulihan ekonomi," jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pemerintah harus menjaga dan mendorong momentum pemulihan ekonomi yang terjadi di triwulan II 2021. Hal itu menurutnya menjadi modal kuat yang bisa membawa ekonomi Indonesia ke pertumbuhan yang lebih baik.
"Pemerintah harus menjaga momentum pemulihan ekonomi yang positif tersebut berdasarkan kebijakan yang tepat dan terukur. Tidak ada jalan lain selain memperkuat protokol kesehatan, mempercepat vaksinasi hingga terbentuk herd immunity dan akhirnya mobilitas masyarakat bisa kembali berjalan normal," imbuhnya.
"Kami memandang, fokus penanganan covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi harus sejalan dengan upaya perbaikan fundamental perekonomian yang kerap kali menjadi batu sandungan untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Indonesia masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi, antara lain kualitas SDM yang relatif rendah, infrastruktur yang belum memadai, porduktivitas rendah, serta birokrasi institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit, dan belum bebas dari korupsi," pungkas Said. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved