Ekonom: Pelonggaran PPKM akan Berimbas Pada Peningkatan Konsumsi

EKONOM Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa pelonggaran PPKM dari level 4 ke level 3 akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga, meskipun tidak langsung naik tinggi seperti kuartal II 2021 sebelum adanya PPKM ketat.

"Akan ada perbaikan konsumsi tapi relatif terbatas. Misalnya pusat perbelanjaan dilonggarkan, tapi daya beli kelas menengah belum mensuport belanja yang tinggi," ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (24/8).

Menurut Bhima, ada antara pelonggaran PPKM dengan kenaikan konsumsi rumah tangga karena faktor sisi pendapatan masyarakat yang masih rendah.

Selain itu, dia juga menambahkan bahwa perkantoran masih dibatasi 25% untuk sektor non-esensial yang artinya sebagian pekerja masih berada di rumah.

"Padahal pengunjung mal kan juga pekerja perkantoran, jadi satu sektor dilonggarkan tapi sektor lain masih dibatasi belum akan berpengaruh banyak," kata Bhima.

Dia pun memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 akan mencapai angka 2%. Dengan angka tersebut, kemungkinan besar perekonomian pada 2021 masih berkemungkinan tumbuh positif namun tidak mencapai 7%.

"Bulan September 2021 tidak ada event besar yang bisa memicu kenaikan mobilitas masyarakat. Nanti kita cek di kuartal IV 2021, harapannya sudah lebih baik penurunan kasus covid-19 dan bertepatan dengan libur Natal Tahun Baru jadi minat belanja masyarakat lebih tinggi. Itu dengan catatan penanganan pandemi tetap on the track," ujarnya.

Dari sisi ekspor, Bhima menegaskan bahwa perkembangannya cenderung lebih rendah, karena negara tujuan ekspor mengalami masalah menghadapi varian delta sehingga berpengaruh terhadap laju konsumsi maupun permintaan bahan baku industri.

Lebih lanjut, Bhima menyarankan bahwa meski ada pelonggaran, tetapi vaksinasi ke pekerja di sektor esensial tetap perlu diprioritaskan.

Dia menekankan jangan sampai kembali terjadi lonjakan kasus kemudian yang disalahkan sektor industri manufaktur, karena ada klaster pabrik.

"Prokes harus tetap dijaga dan dari pihak pengusaha wajib transparan jika ditemukan kasus baru dilingkungan kerja sehingga penanganan lebih cepat. Pemerintah juga diminta terus meningkatkan serapan serta nominal perlindungan sosial dan bantuan UMKM," tegas Bhima.

"Pelonggaran bukan berarti ekonomi langsung normal yang berarti suport belanja pemerintah masih konsisten dibutuhkan setidaknya sampai akhir 2022," pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: HTS 2021 Digelar Besok, Wujud Dukungan Industri Kesehatan Nasional