Presiden Jokowi Minta BPS Urusi Data Nasional

PRESIDEN Joko Widodo mendelegasikan kewenangan kepengurusan seluruh data baik kementerian/lembaga kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu guna meminimalisir perbedaaan data yang digunakan pemerintah.

"Sejak masuk Istana hingga sekarang kalau saya ingin misalnya, data kemiskinan Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada. Datanya berbeda-beda, ini saya engga mau lagi, urusan data pegangannya hanya satu sekarang di BPS," kata Presiden dalam peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (26/4).

Menurutnya, data yang akurat bakal memudahkan pemerintah dalam memformulasikan kebijakan. Misalnya, kebijakan impor beras oleh pemerintah didasarkan pada data produksi beras nasional.

"Contoh data produksi beras kita beda-beda semua bagaimana saya akan memutuskan tidak impor beras jiak data kemebtan dan kemendag meragukan," ungkap dia.

Oleh sebab itu, BPS diminta melakukan penjaringan data dengan tepat dan akurat. Seluruh anggota BPS pun diharapkan bekerja optimal, terlebih BPS akan melakukan sensus ekonomi dalam rentang 1-31 Mei 2016.

"Kalau tidak benar, hati-hati. Saya cross check. Entah cara ambil sample-nya, atau cari data di lapangannya, nanti ada keputusan yang lain," tegas Jokowi.

Sensus ini nantinya untuk mengetahui jumlah pelaku usaha, di luar sektor pertanian, di Indonesia. Total petugas lapangan yang akan menjaring data sebanyak 340 ribu dan disebar di 80 ribu desa seluruh Indonesia.

Hadirt dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Kepala BPS Suryamin, dan para peserta Rakornis BPS.(X-11)