Rabu 30 Juni 2021, 19:23 WIB

AFPI dan DPR Dorong Terbentuknya Payung Hukum Terkait Fintech

Despian Nurhidayat | Ekonomi
AFPI dan DPR Dorong Terbentuknya Payung Hukum Terkait Fintech

Antara
Bareskrim Polri membongkar kasus pencucian uang oleh fintech ilegal di Jakarta.

 

ASOSIASI Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendorong terbentuknya payung hukum atau undang-undang untuk dapat menertibkan pinjaman online (pinjol) ilegal yang saat ini sudah meresahkan masyarakat.

Pasalnya, saat ini terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku pinjol ilegal dan membuat mereka tidak dapat ditindak secara tegas karena tidak adanya regulasi yang mengatur terkait fintech.

"Mereka memanfaatkan celah hukum yang berlaku. Memang belum ada payung hukum yang setara UU untuk menjerat pinjol ilegal ini. Kita berharap ada UU Data Pribadi, jadi nanti praktik pinjol ilegal yang menggunakan aset data pribadi untuk mengancam seseorang akan berkurang karena langsung kasat mata juga bahwa mereka menggunakan data pribadi seseorang dengan melawan hukum. Perlu juga UU Fintech. Kalau kami mau dua-duanya juga boleh yang penting ada pasal di UU manapun yang menyatakan yang boleh melakukan aktivitas pendanaan ini hanya yang terdaftar dan berizin OJK," ungkap Direktur Eksekutif sekaligus Ketua Harian AFPI Kuseryansyah dalam acara Forum Diskusi Salemba bertajuk Waspada Jebakan Pinjaman Online Ilegal, Rabu (30/6).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mendorong OJK, AFPI dan pihak terkait untuk mengajukan terbentuknya UU Fintech. Menurutnya, saat ini regulasi terkait fintech hanya diatur melalui POJK yang belum kuat secara regulasi.

"Kita mendorong agar segera diatur regulasi UU Fintech atau peraturan yang bisa memberikan ruang yang lebih sehat antara konsumen, asosiasi fintech dan OJK. Kami mendorong dirumuskan UU Fintech yang mencakup kepentingan seluruh stakeholder karena sampai saat ini hanya diatur di POJK karena dalam segi regulasi ini masih sangat rendah," ujar Fathan.

Dia juga menekankan bahwa OJK harus memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memilah pinjol ilegal dan legal agar masyarakat cerdas dalam mengambil keputusan. Dia juga menambahkan bahwa DPR juga meminta OJK untuk fokus kepada fintech yang bersifat produktif dan tidak hanya bersifat konsumtif.

"Saya juga mendorong aparat penegak hukum keras menindak pinjol ilegal yang terus menawarkan, merayu dan menawarkan hal yang menggiurkan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk konsumtif," tuturnya.

"Lalu, kita bersama sama harus bekerja karena penting ke depan kita nggak bisa menahan situasi pandemi karena potensi pinjol ini masih sangat besar bertumbuh dan bunganya masih sangat tinggi. Harus ada aturan yang berpihak dan adil bagaimana ditekankan atau dirumuskan bersama," pungkas Fathan. (E-3)

Baca Juga

Dok. Pertamina

Ini Potret Kinerja Subholding Upstream Pertamina 2021

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 28 Januari 2022, 09:46 WIB
Untuk kinerja produksi gas domestik mencapai 2.290 juta kaki kubik gas per hari atau 100% dari target RKAP...
AFP

Wall Street Melemah Setelah Bergerak Liar

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 28 Januari 2022, 07:50 WIB
BURSA Amerika Serikat, Wall Street bergerak liar dan melemah pada penutupan Kamis atau Jumat pagi WIB (27/1), dengan Indeks S&P 500...
dok.Ant

Harga Minyak Turun Dipicu Ketegangan Rusia dan Pengetatan Fed

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 28 Januari 2022, 06:10 WIB
HARGA minyak jatuh pada akhir perdagangan Kamis atau Jumat pagi WIB (28/1), setelah minyak mentah Brent mencapai level tertinggi tujuh...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya