BADAN Pengusahaan (BP) Batam mengungkap empat sektor prioritas tahun ini. Dimana, sektor prioritas terkait industri manufaktur, industri jas, kegiatan pengembangan logistik dan pariwisata. Untuk mendukung perkembangan empat sektor itu, BP mendorong realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Paparan itu disampaikan Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual bersama Komisi VI DPR RI yang membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun 2022, Selasa (8/6).
Ikut serta Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, hadir secara virtual dari Gedung Pemko Batam. Sementara Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Pengembangan Kawasan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin hadir secara langsung di Gedung DPR RI di Jakarta. Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat.
Sehubungan dengan itu dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung perkembangan empat sektor prioritas di antaranya, industri manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi. Seperti industri smartphone, teknologi informasi dan komunikasi, dan kedirgantaraan.
Kemudian, industri jasa, seperti Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat dan kapal, shipbuilding dan shipyard, pendidikan, kesehatan internasional, serta financial service khususnya digital financial.
Poin selanjutnya, kegiatan pengembangan logistik, seperti transhipment, e-commerce, warehouse, dan infrastructure link. Serta pariwisata yang berfokus pada pembangunan destinasi wisata dan event pariwisata, serta pengembangan industri kreatif (sinematografi).
Purwiyanto memaparkan, pelaksanaan anggaran 2021 tidak terlepas dari terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap pergerakan roda ekonomi di Batam. Termasuk, masih berjalannya proses pengadaan dari belanja tambahan yang bersumber dari saldo.
Terkait kinerja ini, dalam sisa waktu tahun 2021, BP Batam akan berusaha untuk mempercepat realisasi penerimaan PNBP, antara lain melalui penagihan piutang dan mempercepat kegiatan yang menghasilkan PNBP.
Purwiyanto juga menyampaikan, pada tahun 2022 mendatang, fokus pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi.
”Fokus tersebut sejalan dengan salah satu Fokus Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural,” kata Purwiyanto.
Selain dengan BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menggelar RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala BP Kawasan Sabang dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
Pada hari yang sama, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto, memaparkan mengenai Rencana Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
Dikatakan, area kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam telah disiapkan seluas 354 hektare. Proses lelang sendiri telah selesai pada Maret 2021 lalu yang dimenangkan oleh Konsorsium PT Angkasa Pura I bersama dengan Incheon International Airport Corporation (IIAC) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
”Lama konsesinya 25 tahun, dengan lingkup proyek Renovasi Terminal 1, Pembangunan Terminal 2, dan Pengelolaan Cargo. Indikasi invetasinya sendiri lebih-kurang senilai Rp 6,7 triliun. Kami harapkan nantinya Bandara Hang Nadim mampu menampung lebih dari 40 juta penumpang,” ujar Enoh.
Selain itu, kawasan Bandara Hang Nadim Batam juga tengah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aero Technic seluas 30 hektare, serta pembangunan runway kedua.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Wahyu Utomo menyampaikan, Batam, Bintan dan Karimun adalah kawasan yang menjadi ujung tombak perekonomian di Indonesia.
Wahyu mengatakan, rencana induk masing-masing wilayah BBK perlu dilakukan pengembangan sesuai dengan kelebihan wilayahnya masing-masing dengan mengedepankan sektor yang berdaya saing.
”Sebagai contoh, Batam akan kita jadikan Hub Logistik Internasional, Industri Kedirgantaraan, Industri Light and Valuable, Industri Digital dan Kreatif, Perdagangan Internasional, serta Pusat Keuangan dan Wisata Kesehatan Terintegrasi,” jelas Wahyu.
Asumsi Skenario Pertumbuhan Ekonomi Rencana Pengembangan dalam Rencana Induk KPBPB BBK mengusung Skenario Optimis, dengan menargetkan sedikitnya Rp 5.924 triliun total kebutuhan investasi hingga Tahun 2045. Sedangkan Program/ Proyek dalam Rencana Induk Kawasan BBK mengusung Tahap Short Term (2021-2025) yang mencakup sebanyak 109 proyek, dengan total indikasi investasi Rp 629 triliun. (*/adv/OL-09)
