MENTERI Perindustria Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung infrastruktur digital, salah satunya adalah teknologi 5G. Teknologi 5G yang memiliki kombinasi antara konektivitas kecepatan tinggi yang hampir 500 Mbps, harus dioptimalkan penggunaanya dalam penerapan industri lokal.
“Kemenperin siap mendorong koneksi 5G untuk lebih dioptimalkan oleh industri dalam negeri, sesuai pesan Bapak Presiden (Joko Widodo), jangan sampai Indonesia tak bisa mendapatkan manfaat 5G dan hanya menjadi pengguna saja. Kita harus memperoleh manfaat maksimal dari teknologi 5G,” tegas Agus dalam keterangannya, Kamis (10/6).
Kemenperin menyebut, penggunaan 5G akan difokuskan pada kawasan-kawasan industri untuk menunjang produksi industri manufaktur yang menggunakan teknologi IoT. Sementara itu, pengembangan research and development (RnD) teknologi 5G akan diarahkan ke Technopark binaan Kemenperin bekerjasama dengan vendor-vendor dalam negeri.
“Kemenperin juga menyiapkan industri di tanah air dalam penyediaan perangkat pendukung base station 5G maupun aplikasinya," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier.
Dia menjelaskan, pemerintah juga mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari pemanfaatn 5G.
Baca juga Kementan Luncurkan Aplikasi UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan
"Nilai persentase ambang batas minimum TKDN untuk perangkat telepon seluler, komputer genggam, komputer tablet, dan mifi 5G dapat mengikuti nilai yang berlaku saat ini pada perangkat dengan teknologi 4G/LTE," jelas Taufiek.
Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai ketersediaan fiber optic (serat optik) dalam penerapan teknologi 5G merupakan suatu keharusan.
Sekertaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Baasir meminta, paling tidak masyarakat bisa merasakan 5G terlebih dahulu.
Hal ini, katanya, dikarenakan masih adanya sejumlah kendala dan tantangan bagi para operator dalam penyediaan 5G. Kendala dan tantangan yang dimaksud adalah, pertama, jelas Spektrum. Kedua fiber optic yang belum sepenuhnya terintegrasi
"Jadi, fiber optic perlu merata. Apalagi, dalam menggelar fiber optic tentunya operator itu sewa pada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Harapannya tentu mendapatkan harga yang affordable (terjangkau)," tandasnya. (OL-7)
