Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK DBS memperkirakan ekonomi Indonesia di 2021 akan membaik dengan pertumbuhan sebesar 4% dan menjadi 4,5% di tahun 2022. Secara umum, Bank DBS juga memproyeksikan pertumbuhan PDB ASEAN mencapai 5,2% secara tahunan (yoy) pada 2021 dibandingkan pada tahun lalu yang terkontraksi sebesar -4,3%.
Ekonom Bank DBS Radhika Rao mengatakan negara-negara dengan beban kasus covid-19 memulai pemulihan secara perlahan (soft start) pada kuartal pertama 2021.
"Program vaksinasi telah dimulai di sejumlah negara dengan kecepatan yang berbeda-beda. Di Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang lebih dulu memulai vaksinasi pada pertengahan Januari 2021," kata Radhika, Selasa (25/5).
Mengacu pada data Situasi Covid-19 oleh Komite Penanggulangan Covid-19 di Indonesia per awal Mei 2021, di Indonesia hingga saat ini sudah lebih dari 12,6 juta dosis vaksin disuntikkan kepada sebagian besar pekerja garis terdepan dan perawat kesehatan, dilanjutkan fase kedua untuk pegawai negeri dan lansia.
Dengan program vaksinasi, jumlah kasus covid-19 diharapkan semakin terkendali. Mobilitas masyarakat pun dapat kembali normal sehingga membuka peluang terjadinya pemulihan ekonomi tahun ini. Terlebih lagi beberapa indikator perbaikan perekonomian, seperti tren aktivitas manufaktur negara berkembang di Asia mulai menggeliat.
Data Bank DBS menunjukkan Purchasing Managers Index (PMI) sejak Juli 2020 terus naik ke level ekspansi dari yang sebelumnya terkontraksi pada awal pandemi atau Maret 2020.
Di sisi lain, Bank DBS melihat pemulihan ekonomi global dan ketangguhan ekonomi Tiongkok bisa menjadi penggerak ekspor bagi negara-negara kawasan regional. Meski begitu, masih ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai seperti volatilitas pasar obligasi global dan harga minyak mentah dunia.
Pandemi covid-19 juga berdampak besar terhadap kondisi fiskal dan tingkat utang Indonesia. Berdasarkan Undang-undang (UU) keuangan negara, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibatasi maksimal 3% terhadap PDB, sedangkan utang pemerintah ditetapkan maksimal 60% terhadap PDB.
Bank DBS mencoba membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain seperti India, Filipina, Thailand, dan Malaysia, beberapa di kawasan yang secara konsisten mengalami defisit anggaran dan berada satu atau dua tingkat di atas sub-investasi.
Bank DBS berpandangan, dibandingkan dengan negara lain, defisit fiskal dan utang Indonesia memang meningkat, namun masih terkelola dengan baik atau masih lebih rendah dari batas maksimal PDB.
"Dalam satu dekade terakhir, defisit Indonesia berada di bawah 2,5%, lebih rendah dibandingkan dengan India yang mencapai 7% dan Malaysia 4%," kata Radhika.
Sedangkan pada 2020-2022, hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia memperlebar batas defisit anggaran. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas keuangan dalam menangani dampak krisis kesehatan.
“Tingkat utang pemerintah Indonesia meski terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, masih jauh di bawah ambang batas yang diizinkan dan lebih rendah dari negara-negara lain,” ujar Radhika. (E-3)
Ketidakpastian global akibat meningkatnya risiko geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia masih menjadi tantangan utama pada 2026.
Allianz Global Investors (AllianzGI) menilai perekonomian global memasuki 2026 dalam kondisi yang masih tertekan, namun menunjukkan ketahanan yang relatif solid.
GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan berdasar kajian kondisi perekonomian sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,7%-5,5%.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meninggalkan sikap wait and see atau bereaksi menunggu terhadap dinamika pasar.
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan masih terbuka peluang penurunan lanjutan suku bunga acuan atau BI Rate pada tahun ini.
Terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai menjadi langkah positif bagi penguatan kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved