DPR Sesalkan Kebijakan Impor Bawang Putih

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyesalkan kebijakan mengimpor bawang putih oleh Kementerian Perdagangan. Impor bahan pangan yang dikatakan dalam jumlah besar itu dianggap mencederai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

“Sama sekali tidak ada konsep ketahanan pangan," kata Hafisz dalam keterangannya yang dikutip Senin (17/5).

Baca juga: IHSG Diproyeksi Menguat Usai Libur Lebaran

Menurutnya, impor tersebut dilakukan di tengah kemajuan teknologi dan tersedianya lahan yang sangat luas di Nusantara. Hafisz mengaku ironis bahwa bangsa yang dianggap sudah bertahun-tahun, dianggap idak bisa menanam bawang putih untuk kebutuhan di dalam negeri.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, skema impor hanya akan menambah beban keuangan negara dan beban penderitaan rakyat. Disebutkan bahwa Kemendag telah mengimpor 76.568 ton bawang putih.

Berdasarkan data monitoring Early Warning System (EWS) yang dirilis Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian baru-baru ini, produksi bawang putih pada Mei 2021 yaitu 7.786 ton. Sementara perkiraan kebutuhan konsumsi 47.084 ton.

Produksi bawang putih lokal dinilai masih belum dapat menyubstitusi impor yang mencapai lebih dari 90%. Namun di beberapa tempat diketahui minat masyarakat untuk mengonsumsi bawang putih lokal semakin meningkat.

Sebut saja pabrik kerupuk di Temanggung, permintaan mencapai 2 kuintal per minggu. Aromanya disinyalir lebih kuat 2-3 kali lipat dari bawang impor dan membuat rasa masakan semakin nikmat, tulis rilis Kementan pada (11/5) lalu. (OL-6)