Plafon KUR akan Dinaikkan dari Rp500 Juta jadi Rp20 Miliar

MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Teten Masduki mengungkapkan, pemerintah sedang berupaya menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp20 miliar. Hal itu untuk mendorong porsi pendanaan perbankan ke UMKM menjadi lebih dari 30% di 2024.

"Dengan plafon KUR Rp20 miliar, ini cukup mengembangkan untuk mengembangkan usaha. Karena kalau Rp500 juta hanya modal kerja dan tidak bisa memperluas usahanya," kata Teten dalam Infobank UMKM Milenial Summit 2021 secara virtual, Kamis (6/5).

Dia bilang, pemerintah juga mengupayakan plafon KUR tanpa agunan juga naik, dari yang berlaku saat ini Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Dus, diharapkan rasio pendanaan perbankan ke UMKM dapat melampaui 30% di 2024.

Sebab, kata Teten, rasio pendanaan perbankan ke UMKM Indonesia masih rendah dibanding negara lain. "Singapura sudah 34% porsi kreditnya untuk UMKM, Malaysia sudah 50%, Thailand di atas 50%, Korea Selatan 81%. Jadi saya kira kita perlu memperkuat akses pembiayaan ini supaya UMKM memliki kesempatan berkembang dan mengembangkan kapasitas bisnisnya," imbuhnya.

Upaya peningkatan rasio pendanaan perbankan ke UMKM itu juga akan menjadi momentum terciptanya UMKM unggul yang bisa menguasai pasar dalam negeri. Namun hal itu dinilai tidak mudah lantaran persentase kewirausahaan Indonesia masih rendah.

Baca juga: Teten: Program Pemerintah Bantu UMKM Bertahan di Masa Pandemi

Oleh karenanya pemerintah juga menyiapkan Peraturan Presiden mengenai kewirausahaan. Aturan itu diharapkan dapat membuat ekosistem kewirausahaan nasional semakin lebih baik.

Saat ini, persentase kewirausahaan nasional hanya 3,47%. Padahal, kata Teten, di beberapa negara maju persentase kewirausahaan telah mencapai 14%. "Jadi kita perlu mengejar jumlah wirausahaan baru. dari 64 juta pelaku UMKM hanya 3,47% yang masuk di kategori kewirausahaan ini kan menandakan bahwa struktur ekonomi kita didominasi sektor kurang produktif," kata Teten.

"Jadi ini penting lewat pendekatan inkubasi, pendekatan profesional, kita ingin dampingi lewat komite kewirausahaan agar mereka bisa tumbuh berkembang," sambung dia.

Di kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari bilang, UMKM di Tanah Air memiliki banyak ketimpangan, mulai dari postur hingga kapasitas kewirausahaan. Oleh karenanya dia mengapresiasi pemerintah yang saat ini memiliki fokus untuk membenahi hal tersebut.

Dia juga menyoroti ihwal pendanaan kepada UMKM, khususnya sektor mikro melalui KUR. Sebab, KUR merupakan penyokong utama pertumbuhan kredit di 2020 kala pandemi merebak.

"Di 2020 itu pertumbuhan kredit negatif secara nasional dan praktis penopangnya adalah KUR. Karena intervensi pemerintah terhadap KUR itu luar biasa. Di 2020 sekali pun industri tumbuh -2,4%, KUR tumbuh 82,83%," terang Supari.

Sektor usaha mikro, kata dia, memiliki persoalan mendasar pada pendanaan. Menurutnya, hampir 57 juta pelaku usaha mikro yang ada, mayoritas pendanaan bersumber dari sektor informal seperti kerabat, rentenir, gadai.

"Bayangkan kalau dia bisa kita dorong ke perbankan? Kalau kita bisa menjangkau mereka, maka kita bisa mendorong merka untuk naik kelas," pungkas Supari. (OL-4)