Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menerangkan alasan mengapa biaya logistik di Indonesia terbilang mahal. Hal ini kerap dikeluhkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Menurutnya, biaya logistik di Tanah Air masih tinggj karena proses pembelian atau pengiriman barang dilakukan secara end to end atau dari ujung ke ujung antara penjual dan pembeli, yang menyebabkan tidak adanya subsidi dalam pembiayaan.
"Karena prosesnya masih end to end, ini masih menjadi permasalahan. Terutama di wilayah Timur (Indonesia). Jadi ini bukan bicara barang yang menggunakan tol laut," kata Lutfi, dalam diskusi virtual Bangga Buatan Indonesia, Senin (3/5).
Mendag menyebut, saat ini pemerintah berupaya memperbaiki biaya logistik, baik soal sistem maupun regulasi. Pemerintah pun menargetkan bisa menekan biaya logistik menjadi 17% pada 2022 mendatang.
"Logistik kita mengalami perbaikan, Kalau tahun 2014, kita mengeluarkan biaya 26% dari PDB untuk logistik, sekarang ini sudah turun menjadi 23% dan dalam beberapa tahun ke depan target kita akan turun menjadi 17%," ungkap dia," jelas Lutfi.
Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan sistem logistik baru, yakni Batam Logistic Ecosystem (BLE). Sistem tersebut diyakini dapat mengefisiensikan biaya logistik ekspor dan impor.
Dengan sistem pembiayaan logistik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, investasi di Tanah Air diharapkan semakin meningkat. Dia pun menbandingkan Indonesia dengan Singapura, yang dinilai kalah dalam efisiensi pembiayaan logistik.
"Negara di seberang itu 13%, di kita 25,3%. Masa beda 10% lebih. Kalau beda gitu banyak, orang (berpikir) ngapain investasi di Indonesia. Kami menargetkan jadi 17% hingga 2024," tutur Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (18/3). (OL-13)
Baca Juga: Pelaku Usaha Keberatan Tarif Baru di Pelabuhan Tanjung Priok
Kementerian UMKM akan membuat aturan yang mewajibkan UMKM untuk onboarding dalam sistem 'Sapa UMKM'.
WAKIL Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga kelemahan yang masih membayangi UMKM di Indonesia.
Menurut data Komdigi, baru 26% dari 64 juta UMKM yang telah beralih ke platform digital dan lebih dari 30 juta UMKM belum terhubung dengan perbankan.
BADAI pandemi covid-19 memang menjadi sentilan luar bisa bagi banyak orang. Salah satunya Enih, pelaku UMKM yang sempat menggulung usaha warung kopinya.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi rakyat.
Hadirkan berbagai langkah strategis, mulai dari Digi Koperasi, UMK Digital Fest, portal UMKM, hingga fasilitasi Sertifikasi Halal dan Packaging Modern.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved