Perlu Kebijakan Komprehensif Menuju Transisi Energi Transportasi

DALAM upaya mencapai target transisi energi, Indonesia telah meratifikasi regulasi penggunaan mobil listrik berupa insentif pajak. Namun insentif tersebut masih terbatas sehingga perlu suatu kebijakan yang komprehensif agar perkembangan mobil listrik ini dapat tumbuh dan menarik bagi investor.

“Kebijakan yang komprehensif itu meliputi insentif bagi konsumen, insentif untuk mendukung perkembangan rantai pasok dari hulu ke hilir. Ketentuan insentif dan subsidi bagi produsen dan konsumen mobil listrik masih terbatas, sehingga belum membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya dalam usaha mobil listrik di Indonesia,” kata Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Luky A. Yusgiantoro.

Baca juga: IEA Dukung RI Percepat Transisi Energi

Ia meyakini bahwa Indonesia merupakan pasar kendaraan terbesar di Asia Tenggara sehingga berpotensi mengembangkan industri mobil listrik dan  melakukan transisi energi pada sektor transportasi. Untuk itu langkah awal yang harus dilakukan pemerintah adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta meningkatkan energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Sektor transportasi di Indonesia merupakan sektor terbesar kedua yang menggunakan energi fosil. Hal ini menyebabkan beban berat bagi APBN karena sebagian bahan bakar masih impor.

“Langkah berikutnya adalah ketersediaan infrastruktur pendukung seperti pengisian baterai, fasilitas perawatan mobil listrik, dan pembangkit listrik. Stasiun pengisian baterai dan fasilitas perawatan mobil listrik hanya ditemukan di beberapa kota saja," ujarnya.

"Untuk pembangkit listrik, Indonesia masih menghadapi dilema karena sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan batu bara. Jika Indonesia serius dalam pengembangan energi bersih, penggunaan energi terbarukan dalam pembangkit listrik harus ditingkatkan,” tambahnya.

Selain itu dalam mendukung infrastruktur diperlukan ketersediaan nikel, mulai dari bahan mentah hingga memprosesnya ke dalam bentuk baterai mobil listrik sebagai nilai tambah. Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia tentu memiliki kesempatan untuk mengembangkan mobil listrik secara mandiri karena baterai adalah bahan utama dalam perakitan komponen mobil listrik.  

“Indonesia perlu meningkatkan hubungan kerja sama dengan beberapa negara di antaranya Tiongkok guna membantu dalam pengembangan rantai pasok mobil listrik. Dengan mempertimbangkan potensi Indonesia untuk membangun rantai pasok dari hulu ke hilir dalam industri mobil listrik,” jelasnya.

Hal ini mengingat bahwa total jumlah mobil listrik di seluruh dunia saat ini mencapai 7.2 juta, dengan jumlah pengguna mobil listrik terbesar atau setara 47% berada di Tiongkok. Jika solusi dapat ditemukan, termasuk memperkuat kerjasama bilateral dengan negara lain, Indonesia akan memasuki era baru dalam pengembangan mobil listrik dan mewujudkan agenda transisi energi.

“Target penggunaan energi bersih dan terbarukan dalam bauran energi nasional seperti yang dimandatkan dalam Kebijakan Energi Nasional diharapkan akan tercapai.  Di samping itu, keamanan energi di Indonesia akan terjamin dengan adanya diversifikasi dan keberkelanjutan energi pada sektor transportasi,” ujarnya. (RO/A-1)