Kurangnya Sinkronisasi K/L Hambat Implementasi Kebijakan Pangan

KENDALA Perum Bulog dalam implementasi kebijakan pangan saat ini bisa terjadi karena beberapa hal salah satunya yakni kurangnya sinkronisasi antara kementerian/lembaga (K/L) terkait penugasan.

Wakil Direktur Utama Bulog, Gatot Trihargo mengatakan penugasan penyerapan untuk melindungi tanpa terintegrasi dengan penugasan penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)dan anggarannya. Dan penugasan penyerapan tidak didukung dengan penugasan penyaluran.

"Seperti kasus ketersediaan kedelai banyak komplain yang diterima Bulog. Bulog diminta untuk menyerap harga acuan yang lebih tinggi dari harga eks impor tetapi tidak didukung dengan tata niaga yang berpihak pada produsen, konsumen, dan penugasan kepada Bulog," kata Gatot dalam webinar Kelembagaan Pangan Nasional Sampai Di mana? yang diadakan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Rabu (8/2).

Baca juga: Ekonomi Mulai Tumbuh, Permintaan Kemasan Hardbox Meningkat

Selanjutnya, penugasan terhadap Bulog masih bersifat ad hoc tanpa jaminan kontinuitas seperti hanya dilakukan pada waktu harga jatuh di produsen atau harga tinggi di konsumen. Penugasan penyediaan stok tidak dibarengi dengan kebijakan penyaluran sehingga stok berlebih.

"Bulog itu dapat 2 kali penugasan yaitu cadangan beras pemerintah/ iron stock dan operasi pasar. Jika disuruh menyerap banyak tetapi tidak ada hilirnya maka yang terjadi seperti saat ini yakni stok banyak tetapi usia beras sudah lama sehingga harus disalurkan jadi turun mutu," ujarnya.

Selanjutnya belum lengkapnya kebijakan turunan peraturan presiden dalam bentuk peraturan menteri. Salah satunya ialah terkait kebijakan penetapan jumlah CPP disertai dengan anggaran dan kebijakan disposal stok.

"Hal ini sangat dibutuhkan supaya langkah yang diambil jelas. Seperti pengajuan penyaluran beras turun mutu, sudah dilakukan tetapi prosesnya panjang. Jadi ini harus ada turunan biar jelas," pungkasnya. (OL-4)