Rabu 07 April 2021, 18:07 WIB

Permenperin 3/2021 Ganggu Supply Industri Makanan dan Minuman

M. Iqbal Al Machmudi | Ekonomi
 Permenperin 3/2021 Ganggu Supply Industri Makanan dan Minuman

Antara
Petugas mengawasi proses penggilingan tebu saat giling tebu perdana di Pabrik Gula PT. Rejoso Manis Indo (RMI) di Blitar, Jawa Timur.

 

KETUA Asosiasi Pesantren Enterpreneur Jawa Timur, Muhammad Zaki menilai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional, terlalu dipaksakan sehingga membuat supply industri makanan dan minuman (mamin) terganggu.

Peraturan itu mempersyaratkan bahwa izin impor hanya diberikan kepada industri gula yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010. Sementara itu, industri gula dan mamin di Jawa Timur berdiri setelah 2010.

"Peraturan ini menurut saya terlalu dipaksakan, karena ada klausul diberlakukan impor gula rafinasi berpotensi memunculkan monopoli, oligopoli, keberpihakan, dan ada persaingan yang tidak sehat. Akibat peraturan menteri itu juga pergolakan industri gula saat ini terjadi," kata Zaki dalam webinar Nasib Industri Makanan dan Minuman Jawa Timur di Balik Impor Gula yang diselenggarakan secara virtual oleh Kelompok Kajian Interdependensi dan Penguatan Komunitas Lokal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU Jawa Timur di Surabaya, Rabu (07/04/2021).

Permenperin itu juga dinilai bisa mematikan industri lokal. Zaki mengatakan Jawa Timur memiliki pabrik gula yang sangat banyak namun tidak ada jatah untuk mengelola gula rafinasi impor. Padahal ada 11 industri gula yang diberi jatah untuk mengelola. Namun Zaki tidak menyebutkan detil 11 perusahaan gula tersebut.

Zaki menjelaskan industri mamin di Jawa Timur yang tergolong sebagai industri pengguna tidak mendapatkan pasokan gula rafinasi sebagaimana biasanya karena perubahan peraturan yang ditetapkan dalam Permenperin tersebut.

Dengan adanya kebijakan tersebut, menurut Zaki, pemerintah kurang sensitif terhadap kelangkaan dan naiknya harga gula rafinasi menjelang bulan puasa. Hal ini, kata dia, sangat disayangkan. "Padahal momen tersebut bisa menjadikan masyarakat bangkit atau bertahan di tengah pandemi. Karena bisa supply paket lebaran," ujarnya.

"Teman-teman industri mamin (makanan dan minuman) meminta Permenperin 3/2021 untuk dicabut atau minimal direvisi," sambungnya.

Ungkapan senada diungakapkan Ketua Kelompok Kajian Interdependensi dan Penguatan Komunitas Lokal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Cholichul Hadi. Dia mengatakan perubahan Permenperin No 3/2021 sama sekali tidak mencerminkan esensi utama dari peraturan tersebut tentang jaminan ketersediaan bahan baku industri gula dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula nasional.

Peraturan tersebut justru mematikan industri pengguna karena tidak memperoleh jaminan pasokan gula rafinasi sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

“Industri mamin di Jawa Timur sudah lama mendapat jaminan pasokan gula rafinasi dari perusahaan industri yang lokasinya berada di Jawa Timur. Terbitnya Permenperin No 3/2021 mengakibatkan perusahaan industri tersebut tidak dapat memasok gula rafinasi karena semua izin usahanya terbit sesudah 25 Mei 2010. Sementara itu, jika industri mamin Jawa Timur harus mengupayakan pasokan gula rafinasi dari luar Jawa Timur, biaya operasionalnya akan membengkak, waktu yang dibutuhkan untuk supply-nya lebih lama dan tidak kompetitif,” ujar dia .

Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi (FLAIPGR Dwiatmoko Setiono menambahkan, Permenperin No 3/2021 memaksa industri pengguna gula rafinasi hanya berhubungan dengan segelintir pelaku usaha yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010 dalam hal pasokan gula rafinasi. Padahal, industri mamin di Jawa Timur selama ini sudah mendapat pasokan gula rafinasi dengan spesifikasi khusus dari perusahaan industri yang izin usahanya terbit sesudah 25 Mei 2010.

Hal tersebut mengganjal karena pada peraturan sebelumnya tidak ada ketentuan terkait impor gula dan pasokan gula rafinasi berdasarkan izin usaha yang terbit sebelum atau sesudah 25 Mei 2010.  

“Permenperin No 3/2021 selayaknya dicabut karena tidak menjamin persaingan usaha yang sehat kepada semua industri, malah menyebabkan kerugian pada industri pengguna karena kesulitan pasokan gula rafinasi dan membengkaknya biaya operasional. Kerugian ini belum terhitung dengan berhentinya dampak ikutan untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan ketenagakerjaan di tengah pandemi ini,” tutup dia. (E-3)

Baca Juga

Dok:  Citi Indonesia

Citi Indonesia Tegaskan Komitmen Pelayanan Nasabah Consumer Bank

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 19 April 2021, 09:16 WIB
CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menyatakan pihaknya memiliki bisnis Consumer yang kuat dan menguntungkan di Indonesia sekaligus memiliki...
DOK KEMENPERIN

Hannover Messe: Ajang Indonesia Tampilkan Kemampuan Industri 4.0

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 19 April 2021, 07:00 WIB
Hannover Messe 2021 Digital Edition diikuti 1.800 ekshibitor yang menampilkan lebih dari 7.000 produk. Indonesia sendiri menampilkan...
DOK PT POS INDONESIA.

Bangun Ekonomi Kerakyatan, Pos Indonesia Gagas Agen Pos Pesantren

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 19 April 2021, 05:00 WIB
Hingga Juni 2021 mendatang, Pos Indonesia menargetkan bisa memiliki 1.000 Agen Pos di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jalan Tol dan PKT untuk Ekonomi yang Lebih Baik

Pembangunan jalan tol sejatinya berpengaruh terhadap roda perekonomian bahkan sejak mulai tahap perencanaan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya