Gobel Dukung Presiden untuk Cinta Produk Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mencintai produk Indonesia. “Kita harus mendukung visi Bapak Presiden,” kata wakil ketua DPR yang membidangi industri dan pembangunan tersebut, Jumat (5/3).

Presiden menyampaikan seruannya dalam rapat kerja kementerian perdagangan, Kamis (4/3). “Branding harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Karena penduduk Indonesia, penduduk kita berjumlah lebih dari 270 juta jiwa, seharusnya adalah konsumen yang paling loyal untuk produk-produk sendiri,” kata Presiden.

Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia industri dan perdagangan, Gobel sangat memahami tentang pentingnya branding dan cinta negeri, selain pentingnya masalah kualitas, distribusi, dan pelayanan. “Apalagi di era globalisasi, pertahanan terakhir adalah nasionalisme di bidang ekonomi. Ini sangat penting. Nasionalisme ekonomi merupakan bagian dari ketahanan nasional,” kata politisi dari Partai Nasdem tersebut. Dengan globalisasi, setiap bangsa tidak bisa menutup pintu pasarnya secara penuh, sehingga semua barang dari luar negeri bisa masuk ke setiap negara. Namun dengan cinta produk dalam negeri, katanya, masyarakat akan tetap memilih produk dalam negeri.

Menurutnya, membeli produk dalam negeri berarti juga menghargai kreativitas, tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat. “Di balik sebuah produk di dalamnya ada kreativitas, tenaga manusia, dan kemakmuran bersama. Ini yang sangat penting, sebuah pengakuan terhadap kualitas sumberdaya manusia kita sendiri,” katanya.

Namun Gobel mengakui, tak semua barang kebutuhan masyarakat suatu negara bisa dipenuhi oleh masyarakat dari negara tersebut. Karena itu, katanya, kita bisa membeli produk-produk asing tersebut. Selain itu, katanya, ada juga barang yang bisa disediakan oleh masyarakat Indonesia namun masih belum mencukupi kebutuhan secara keseluruhan. Dalam hal ini, kita masih tetap butuh impor. Hal lain lagi, kata Gobel, ada juga barang bermerek asing namun diproduksi di Indonesia. “Bahkan untuk yang terakhir ini, pemerintah bisa menentukan batas minimal yang harus dipenuhi tingkat kandungan lokalnya,” katanya.

Gerakan untuk menggaungkan cinta produk Indonesia ini, kata Gobel, butuh imunitas budaya dari masyarakat agar tak mudah mengkonsumsi produk luar negeri dan lebih memilih produk dalam negeri. “Imunitas itu harus melekat di hati yang terdalam. Harus menjadi bagian dari karakter bangsa, bagian dari nilai-nilai dan budaya bangsa,” katanya. Kita bisa mencontoh bangsa-bangsa lain yang lebih mencintai produk dalam negerinya.

“Ingat, setiap membeli sebuah produk, yang terbayang adalah itu untuk menyejahterakan sesama anak bangsa, memuliakan kreativitas anak bangsa, dan membangun kejayaan serta memperkuat NKRI,” kata Gobel. Namun ia mengingatkan bahwa untuk mewujudkan seruan Presiden tersebut harus dimulai dari pemerintah itu sendiri. “Karena masih banyak proyek pemerintah yang menggunakan produk luar negeri. Pemerintah harus lebih konsisten. Padahal penggunaan produk dalam negeri akan menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan kerja yang besar,” katanya.

Untuk mendukung konsistensi pemerintah itu, kata Gobel, pemerintah harus mewujudkannya melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaga inilah yang menyusun e-katalog, yang berisi daftar barang untuk pengadaan di pemerintahan. “Jadi harus sekonkret itu agar seruan Presiden benar-benar bisa dilaksanakan. Terus terang saat ini belum konsisten. LKPP harus memperketat daftar e-katalognya. Jadi dimulai dari pemerintah itu sendiri,” katanya.

Dalam konteks ini, katanya, cinta produk Indonesia juga berarti membangun UMKM, karena keterkaitannya dengan industri besar maupun ada ekosistem yang memungkinkannya tumbuh akibat ada peluang yang diberikan pemerintah.

Gobel juga mengingatkan tentang pentingnya penerapan standar kualitas produk sesuai SNI. “Di sini pentingnya pengawasan. Hal ini untuk melindungi konsumen, dalam hal ini masyarakat, sebagai penggunanya,” katanya.

Ia mengaku masih menjumpai produk-produk impor yang buku manual atau buku petunjuknya masih menggunakan bahasa asing. Ini merupakan contoh sederhana tentang tak terkontrolnya produk yang beredar di Indonesia. “Semua produk harus menggunakan manual atau petunjuk berbahasa Indonesia,” katanya. Ia juga mengetahui bahwa 60 persen barang elektronika masih merupakan barang impor dan 70 persen barang elektronika merupakan barang illegal. “Banyak merek tak dikenal, bahkan kita tak tahu di mana pabriknya tapi ada di pasar Indonesia,” kata Gobel. (RO/OL-12)