Transisi Penggunaan Energi Perlu untuk Menuju EBT

PENGGUNAAN energi baru terbarukan (EBT) yang bersih dan ramah lingkungan merupakan keniscayaan. Dalam pemanfaatannya, perlu sebuah transisi penggunaan energi untuk menghindari adanya gejolak di berbagai aspek. 

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah menargetkan penggunaan EBT di 2025 mencapai 23%. Sedangkan saat ini pemanfaatannya baru mencapai separuh dari target tersebut.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengungkapkan, peralihan penggunaan energi hanya dimungkinkan dilakukan secara bertahap. 

"Tampaknya migas tetap menjadi sumber energi primer bahkan hingga 2050, karena segala infrastruktur atau shifting dari fosil ke EBT dengan tiba-tiba tidak mungkin," ujarnya dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertema Peta Jalan Menuju Ketahanan dan Percepatan Transmisi Energi Nasional secara daring, Rabu (3/3). 

"Ke depan mungkin gas akan menjadi lebih utama dari pada minyak," sambung Sugeng. 

Hanya, imbuh dia, infrastruktur untuk mendukung penggunaan energi gas di Indonesia masih tergolong minim. Oleh karenanya dibutuhkan komitmen dan tindakan konsisten dari pemerintah dalam proses transmisi energi nasional itu. 

Pasalnya, minyak Indonesia hanya mampu bertahan hingga 9 tahun ke depan. Apalagi pemerintah menargetkan peningkatan lifting minyak hingga 1 juta barel per hari di 2030. 

Untuk itu dia meyakini energi gas menjadi satu-satunya sumber energi yang dapat dimanfaatkan dalam masa transisi energi fosil ke EBT. 

"Pengembangan infrastruktur gas masih terbatas dari transmisi maupun storage gas. Sehingga, dalam keadaan tertentu produk gas tidak dapat dimanfaatkan dalam negeri. Dalam pemanfaatan gas ini kita memang kurang optimal," jelasnya. 

Kendati demikian, Sugeng menyampaikan, DPR berkomitmen mendukung penggunaan EBT di Tanah Air. Itu diwujudkan dengan menyusun RUU EBT yang diharapkan rampung pada Oktober 2021.

"Transisi energi perlu pertimbangkan semua aspek khususnya nilai keekonomian. EBT merupakan salah satu kebangkitan ekonomi pascacovid, menurut saya harus segera dimulai. Ada 13 triliun dolar AS sampai 2050 yang sudah ingin berinvestasi di EBT," terangnya. 

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menuturkan, Indonesia memang memiliki potensi besar pada energi gas. Hal itu kini tengah menjadi fokus perhatian pemerintah untuk dikembangkan. 

Baca juga : Tiongkok Khawatirkan Risiko Bubble di Pasar Keuangan Global

"Kita memiliki sumber gas cukup banyak dan ini kita optimalkan, apakah ini bisa diperluas pemakaiannya untuk transportasi dan industri," ujarnya. 

Tercatat di 2020 Indonesia memiliki cadangan gas alam sebesar 2,8 triliun meter kubik (97 triliun kaki kubik). Jumlah itu memang tidak terlalu besar jika dibandingkan jumlah gas alam yang dihasilkan beberapa negara penghasil gas alam lainnya seperti Rusia 48 triliun meter kubik; Iran 27 triliun meter kubik; dan Qatar 26 triliun meter kubik. 

Akan tetapi, Indonesia merupakan pengekspor gas alam terbesar di dunia. Bahan bakar fosil itu dikirim ke Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok dan Amerika Serikat. Ekspor yang tinggi dan rendahnya pemanfaatan dalam negeri, kata Arifin, memang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. 

Sedangkan pelaku usaha gheotermal (panas bumi) Supramu Santosa mengatakan, Indonesia memiliki kelemahan dalam berkomitmen dan konsisten menjalankan kebijakan energi. Seringkali kebijakan yang dilahirkan pemerintah di sektor energi hanya bersifat jangka pendek. 

Dia mengatakan itu lantaran dirinya pernah berkecimpung pada sektor gas bumi. Namun saat itu pemerintah tidak menunjukkan keseriusan terkait energi yang lebih baik ketimbang minyak. 

"Pada waktu 90an, kita menemukan gas yang luar biasa, tapi saat itu tidak dibangun infrastrukturnya. Karena memang pada saat itu harga minyak murah sekali dan pemerintah tidak mendorong penggunaan gas. Lalu ketika 2000an ketika harga minyak naik kita kelabakan," jelas Supramu. 

Dia mengatakan, saat ini gas bumi nasional lebih banyak dinikmati oleh negara lain. Indonesia tertinggal dan cadangan kian menipis. Untuk itu, pemerintah perlu memfokuskan pada penggunaan energi panas bumi. 

Sebab, potensi panas bumi di Tanah Air amat luar biasa. Berdasarkan catatan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Desember 2020 sumber daya panas bumi Indonesia mencapai sebesar 23.965,5 mega watt (MW) atau sekitar 24 giga watt (GW).

Angka itu menjadikan Indonesia sebagai negara kedua terbesar pemilik energi gas bumi potensial setelah Amerika Serikat. Namun sayang pemanfaatannya masih jauh dari kata optimal. 

Oleh karenanya, kata Supramu, dibutuhkan komitmen tidak saja dari pemerintah, tapi seluruh stakeholder yang memiliki kepentingan di bidang energi untuk pemanfaatan EBT. 

"Kita butuh komitmen dari seluruh stakeholder. Selama ini komitmen itu masih lacking. Padahal itu sangat diperlukan. Untuk mengembangkan itu, kita memerlukan biaya besar dan itu butuh peranan investor," imbuhnya. 

"Oleh karena itu kita butuh memahami keinginan investor. Mereka butuh kepastian dari rate of return, kemudahan berusaha dan keamanan. Kalau itu bisa dijamin maka investor akan datang dengan sendirinya," pungkas Supramu. (OL-7)