Kamis 18 Februari 2021, 11:25 WIB

Ribuan Awak Kapal Indonesia Dieksploitasi

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Ribuan Awak Kapal Indonesia Dieksploitasi

Antara
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat China, Jakarta, Kamis, (17/12).

 

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memcatat ribuan kasus eksploitasi, penelantaran atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi awak kapal sejak empat tahun terakhir.

"Sepanjang 2017 hingga 2020 tercatat ada 5.371 kasus penelantaran dan eksploitasi bagi pelaut dan awak kapal perikanan," ungkap Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo dalam keterangannya, Kamis (18/2).

Hal ini, menurut Basilio, masih diperparah dengan regulasi nasional yang dianggap belum mengacu pada regulasi internasional serta belum diratifikasinya konvensi-konvensi kunci untuk perlindungan awak kapal perikanan.

Indonesia, kata Basilio, telah meratifikasi konvensi Port States Measures Agreement (PSMA) melalui Perpres Nomor 4/2016 dan Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) melalui Perpres Nomor 18/2019. "Namun, saat ini belum meratifikasi ILO (International Labour Organization) C188 dan CTA 2012, sehingga belum memberikan perlindungan maksimal bagi illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) dan awak kapal perikanan," ujar Basilio.

Sebagai kementerian yang membawahi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Basilio mengaku telah melakukan beberapa hal untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Kemenko Marves telah memfasilitasi Kemenhub, KKP dan Kemenakertrans untuk mencoba memperbaiki tata kelola kepelautan sesuai aturan internasional yang ada," ucapnya.

Khusus untuk Konvensi ILO C188 yang mengatur bentuk-bentuk perlindungan kepada awak kapal perikanan dan mekanisme untuk memastikan kapal ikan mempekerjakan awak kapal dengan kondisi yang layak, Basilio menyatakan pihal Kementerian Luar Negeri tengah memproses ratifikasi.

Sementara itu, PBB, sambung Basilio, mencatat sudah ada sekitar 400.000 anak buah kapal (ABK) yang bekerja melebihi waktu 12 bulan. "Dengan demikian, pasti banyak yang stres, akhirnya ribut, dan kalau kita sering dengar, terutama di kapal-kapal ikan, banyak kejadian warga negara kita juga menjadi korban," imbuhnya.

Basilio menyebut, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan per tanggal 8 Februari 2021, ada hampir 1,2 juta pelaut Indonesia baik yang bekerja di kapal perikanan maupun kapal niaga. (E-3)

Baca Juga

Antara

Kementerian BUMN Diminta Tegur SP Pertamina Demi Kepentingan Publik

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 27 Januari 2022, 18:45 WIB
Tujuannya untuk memastikan agar FSPPB tidak kembali melakukan aksi yang berpotensi mengorbankan kepentingan...
Ist

Sampoerna Mobile Banking Ajak Generasi Muda Bijak Kelola Keuangan

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 27 Januari 2022, 18:08 WIB
Di Indonesia sendiri, generasi milenial dan gen Z dikatakan memiliki kemampuan manajemen keuangan yang payah akibat gaya hidup yang...
MI/Ramdani

Festival PeSoNa Kopi Agroforestry 2022 Dapat Animo Besar

👤Ihfa Firdausya 🕔Kamis 27 Januari 2022, 18:07 WIB
FESTIVAL PeSoNa Kopi Agroforestry 2022 yang dilaksanakan mulai 25-27 Januari di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, resmi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya