Nah Lho, Pemerintah tak Miliki Data Akurat Jumlah UMKM

DEPUTI Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin mengakui sampai saat ini tidak memiliki data yang akurat perihal jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menurutnya, dengan masalah tersebut menyulitkan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak covid-19.

"Permasalahan selama ini kita tidak memiliki data valid, yang by name by address UMKM. Saat kita ingin memberikan bantuan sosial kepada UMKM, kita tidak mempunyai data yang cukup. Satu-satunya data yang kita dorong dari BPKS soal 40% data penduduk yang miskin di Indonesia," ujar Rudy dalam webinar UNDP, Kamis (21/1).

Data tersebut yang dipakai pemerintah dalam menggelontorkan bantuan sosial atau stimulus selama pandemi covid-19. Usaha pencarian data yang valid pun, diakui Rudy hingga menanyakan ke pihak bank-bank.

Baca juga : Ekonom Prediksi BI Akan Tetap Pertahankan Suku Bunga Acuan

"Kita tanyakan ke bank dan lain sebagainya, kebanyakan data UMKM sudah beda, mereka sudah jadi (pekerja) formal. Sedangkan, 52% UMKM adalah pelaku informal. Ini menjadi challenge kita, data ini harus kita perbaiki," tegas Rudy.

Selain itu, dia menjelaskan, dengan adanya program bantuan presiden (banpres) produktif yang digulirkan pemerintah, diharapkan menjadi pengumpulan data UMKM yang tepat.

"Sehingga pembinaan terhadap UMKM bisa kita lakukan. Kalau kita tidak mempunya datanya, kita tidak bisa melakukan pembinaan yang tepat terhadap UMKM," urai Rudy.

Dia mencontohkan, selama ini pemerintah tidak bisa membedakan pembinaan terhadap UMKM yang makers dan traders karena tidak memiliki data yang akurat. Akhirnya, lanjut Rudy, pemeintah menggabungkan pembinaan tersebut. Padahal ada perbedaan antara pelaku usaha yang membuat makanan, atau produk lainnya dengan menjual barang semata. (OL-2)