Teten Bantah Bantuan Presiden untuk UKM Disalahgunakan

MENTERI Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (MenkopUMKM) Teten Masduki membantah tudingan bantuan presiden usaha mikro (BPUM) disalahgunakan. Distribusi BPUM disebut selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Tidak benar tudingan bahwa KemenkopUKM tidak melibatkan pemerintah daerah dalam proses penyaluran," kata Teten dalam keterangan tertulis, Minggu (27/12).

Teten mengatakan, sejak BPUM digulirkan, daerah selalu dilibatkan sebagai lembaga pengusul. Bahkan, sebanyak 44% dari total 12 juta pelaku usaha mikro menerima BPUM berdasarkan usulan dinas koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

Baca juga: Presiden Harus Usut Kongkalikong Bantuan UMKM Terdampak Covid-19

Teten menuturkan KemenkopUKM sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam program BPUM hanya sebagai verifikator. Validasi data calon penerima dilakukan secara berlapis.

"Mulai dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dukcapil Kemendagri, sistem informasi kredit program Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sistem layanan informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pengecekan Know Your Customer di bank penyalur," papar Teten.

Calon penerima yang memenuhi syarat menerima bantuan sebesar Rp2,4 juta langsung. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening tanpa potongan satu rupiah pun.

Teten mengajak masyarakat mengawasi distribusi penyaluran BPUM. Masyarakat yang menemukan kejanggalan bisa langsung melapor pada kelompok kerja (pokja) provinsi, OJK, atau aparat hukum berwenang.

"KemenkopUKM juga membuka hotline pelaporan di call center 1500587 atau Whatsapp 0811-145-0587," terang dia.

Sebelumnya, beredar video Bupati Bolaang Mangondow Timur Sehan Salim Landjar. Salin mengatakan BPUM kerap dipermainkan pengusaha jasa keuangan. (OL-1)