Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Perekonomian Daerah Harus Jadi Backbone Perekonomian Nasional

Des/E-3
22/12/2020 04:20
Perekonomian Daerah Harus Jadi Backbone Perekonomian Nasional
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso (tengah) menyerahkan potongan nasi tumpeng kepada Kepala OJK Regional 8 Giri Tribroto (kanan).(DOK OJK)

KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan, untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia di masa pemulihan perekonomian, daerah harus menjadi backbone bagi perekonomian nasional. Untuk itu, menurutnya, faktor utama dalam percepatan peningkatan ekonomi daerah ialah melalui penguatan struktur ekonomi daerah.

“Potensi ekonomi daerah harus terus digali. Kualitas infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas daerah harus terus disempurnakan dan peningkatan kualitas SDM di daerah juga harus menjadi perhatian,” ungkapnya dalam acara Peresmian Kantor Regional OJK 8 Bali dan Nusa Tenggara secara virtual, kemarin.

Pada prinsipnya, Wimboh mengatakan bahwa OJK terus mendukung penuh percepat­an pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran sektor jasa keuangan dan partisipasi seluruh masyarakat di daerah.

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi fokus dalam pengembangan potensi ekonomi daerah. Pertama, perluasan akses keuangan melalui si­nergi seluruh pemangku kepentingan dalam wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Kedua, Wimboh mengutarakan bahwa transformasi digital juga harus terus dilakukan oleh seluruh sektor jasa keuangan mulai dari bank umum, BPR, dan tidak terkecuali lembaga keuangan mikro.

Pihaknya juga mengapresiasi digitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan melalui aplikasi website, salah satunya datang dari KUR Bali. Seluruh masyarakat di Bali dikatakan menjadi lebih mudah untuk mengajukan dan melakukan tracking pelunasan KUR secara daring.

Wimboh mengatakan keberadaan kantor OJK ini diharapkan akan berdampak positif bagi masyarakat di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara sekitarnya. Kehadiran kantor ini juga untuk memperkuat peran OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan dan menggerakkan perekonomian di kedua provinsi yang masyhur pariwisatanya itu.

Wimboh menambahkan, kantor OJK di daerah juga harus menjadi pusat literasi dan inklusi keuangan. “Sehingga akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan keuangan yang murah dan menguntungkan,” ujarnya. (Des/E-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya