Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan, untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia di masa pemulihan perekonomian, daerah harus menjadi backbone bagi perekonomian nasional. Untuk itu, menurutnya, faktor utama dalam percepatan peningkatan ekonomi daerah ialah melalui penguatan struktur ekonomi daerah.
“Potensi ekonomi daerah harus terus digali. Kualitas infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas daerah harus terus disempurnakan dan peningkatan kualitas SDM di daerah juga harus menjadi perhatian,” ungkapnya dalam acara Peresmian Kantor Regional OJK 8 Bali dan Nusa Tenggara secara virtual, kemarin.
Pada prinsipnya, Wimboh mengatakan bahwa OJK terus mendukung penuh percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran sektor jasa keuangan dan partisipasi seluruh masyarakat di daerah.
Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi fokus dalam pengembangan potensi ekonomi daerah. Pertama, perluasan akses keuangan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Kedua, Wimboh mengutarakan bahwa transformasi digital juga harus terus dilakukan oleh seluruh sektor jasa keuangan mulai dari bank umum, BPR, dan tidak terkecuali lembaga keuangan mikro.
Pihaknya juga mengapresiasi digitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan melalui aplikasi website, salah satunya datang dari KUR Bali. Seluruh masyarakat di Bali dikatakan menjadi lebih mudah untuk mengajukan dan melakukan tracking pelunasan KUR secara daring.
Wimboh mengatakan keberadaan kantor OJK ini diharapkan akan berdampak positif bagi masyarakat di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara sekitarnya. Kehadiran kantor ini juga untuk memperkuat peran OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan dan menggerakkan perekonomian di kedua provinsi yang masyhur pariwisatanya itu.
Wimboh menambahkan, kantor OJK di daerah juga harus menjadi pusat literasi dan inklusi keuangan. “Sehingga akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan keuangan yang murah dan menguntungkan,” ujarnya. (Des/E-3)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pemilik UMKM di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan dan kejahatan digital.
AFPI turut buka suara mengenai tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai pelaku usaha penyedia layanan pinjaman online melakukan pengaturan suku bunga layaknya kartel.
Ketika disinggung mengenai dua anggota DPR Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka karena dana CSR, Melchias mengaku tak mengetahuinya.
Langkah KPK itu dilakukan dalam rangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.
KPK pada 7 Agustus 2025, menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.
Menurut data nasional dari PPATK, jumlah pemain judi online di Indonesia telah menembus angka 4 juta orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved