Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Pemulihan Ekonomi Optimal bila Obat sudah Ditemukan

Try/E-1
20/12/2020 03:50
Pemulihan Ekonomi Optimal bila Obat sudah Ditemukan
Persiapan pelaksanaan vaksin di Indonesia.(Sumber: Kemenkes/Satgas Penanganan Covid-19/Tim Riset MI-NRC)

KEBERADAAN vaksin covid-19 tidak menjadi penentu dalam proses pemulihan ekonomi dari dampak covid-19.

Pemulihan baru benar-benar bisa dilakukan apabila obat telah ditemukan dan pandemi bisa dikendalikan.

Ekonom senior dari Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan vaksin tidak bisa disamakan sebagai obat karena hanya untuk pencegahan penyebaran virus agar lebih optimal. “Vaksin ibarat data harus benar-benar akurat untuk berfungsi atau pasti tingkat efikasinya,” kata Enny dalam webinar di Jakarta, kemarin.

Bila dengan adanya vaksin kemudian kurva penularannya terkendali, ada harapan ekonomi kembali pulih. Namun, sebaliknya, bila setelah divaksin penularan tetap terjadi, orang akan tetap membatasi aktivitas mereka dan tentunya menahan aktivitas ekonomi.

Sebelumnya, Bank Dunia pun mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi akan bergantung pada pengendalian di masalah kesehatan.

“Kebijakan kesehatan publik dan perekonomian yang solid akan menjadi kunci untuk terjadi upaya pemulihan,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen dalam Indonesia Economic Prospects-December 2020 Edition di Jakarta, Kamis (17/12).

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan regulasi terkait dengan vaksin dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 baru mengatur pengadaan, pelaksanaan, distribusi dan infrastruktur di daerah.

Ia melihat aturan ini belum dipahami daerah. Dari instruksi Presiden yang mengumumkan bahwa vaksin gratis, belum disebutkan vaksin dengan merek apa yang gratis.

“Daerah masih menunggu aturan detailnya yang masih belum jelas. Maka, tata kelolanya harus jelas dari hulu ke hilir,” kata Trubus.

Kemudian, pemerintah harus transparan mengenai efektivitas dari vaksin tersebut serta pertanggungjawaban publiknya harus ada bila terjadi masalah pada orang yang divaksin. Pengawasan pun harus jelas terkait dengan ketersediaan vaksin hingga implementasi memvaksinnya di lapangan. (Try/E-1)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya