Pilkada tak Dongkrak Ekonomi dan Konsumsi

HARI ini Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah, di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 Kota di ikuti 735 pasangan calon kepala daerah. Berkaca pada Pilkada serentak sebelum pandemi covid-19, tahapan Pilkada umumnya mampu menggerakkan ekonomi di daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Karena tahapan Pilkada diramaikan dengan kampanye terbuka yang secara langsung disana terjadi transaksi bisnis seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi, sticker dan lain-lain. 

Baca juga: 11 Perusahaan Antre IPO hingga Akhir 2020

Di sana ada keterlibatan pengusaha lokal seperti EO yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, keyboard, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa.

Kesemuanya akan menambah omzet UMKM di daerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga.

Jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, kini rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliar maka perputaran uang bisa mencapai Rp735 miliar. Ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karateristik daerah masing-masing.

"Jumlah ini sangat signifkan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikann kontribusi terhadap pertumbuhan nasional. Namun, Pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi tersebut di atas karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan," kata Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, dalam keterangan persnya, Rabu (9/12).

Tahapan Pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi, para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat-alat kesehatan seperti handsanitizer, masker dan lain-lain untuk dibagikan ke masyarakat. Sedangkan atribut lainnya sekalipun dibelanjakan namun sangat minim.

"Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat. Para paslon sangat membatasi belanja kampanye mungkin juga karena keterbatasan dana karena tidak mendapat dukungan dari pelaku usaha karena terdampak pandemi Covid-19," jelasnya.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Dinilai Tergantung pada Stabilitas Keamanan

Dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun perputarannya sangat terbatas karena dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya. 

Hanya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS, sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga.(OL-6)