Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KUBU Nurdin Halid meminta Menteri Koperasi & UKM segera melakukan konsolidasi terhadap Dewan Koperasi Indonesia pimpinan Nurdin Halid guna menyongsong berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dimana Koperasi & UKM merupakan basis utama dalam penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Konsolidasi dengan Dekopin versi Nurdin Halid ini juga terkait dengan optimisme pihak Nurdin Halid memenangkan perkara melawan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait kisruh penetapan Ketua Uumum Dekopin .
Hal itu disampaikan pengacara Muslim Jaya ButarButar berdasarkan lanjutan persidangan pada Kamis 26 Nopember lalu.
Dalam agenda pemeriksan saksi terkuak fakta bahwa Ternyata Tergugat Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & Ham membuat surat Nomor :PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang keputusan tergugat dalam bentuk Pendapat hukum yang menyatakan pemilihan Ketua Umum yang tepat berdasarkan Kepres Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan anggaran dasar dekopin adalah Munas yang memilih Sri Untari Bisowarno selaku Ketua Umum Dekopin tanpa atau tidak berdasarkan dokumen dan fakta, Namun hanya berdasarkan permohonan dari Sri Untar Bisowarno
Muslim Jaya menyayangkan sikap Dirjen Peraturan Perundang-undangan RI yang menerbitkan surat yang telah membuat kerugian konsolidasi organisasi Dekopin secara kelembagaan.
Sebab surat Tergugat berupa pendapat hukum dipergunakan oleh Sri Untari Bisowarno kepada instansi lain maupun dekopinda di seluruh indonesia menyebut dirinya sebagai Ketua Umum Dekopin peruode 2019-2024 berdasarkan surat Tergugat Nomor: PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 .
Akibat tindakan tersebut membuat dekopin terpecah dan terganggu melakukan konsolidasi yang merugikan Dekopin secara kelembagaan.
Muslim Jaya meminta pemerintah segera mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Dekopin yang dihasilkan melalui Musyawarah Nasional Dekopin di Makasar pada tanggal 13 Nopember 2019 sebagai forum tertinggi pengambil Keputusan dalam DEKOPIN. (RO/E-1)
Perluasan kerja sama dengan PT Pos Indonesia menjadi strategi bagi Kemenkop UKM untuk mengimbangi maraknya toko-toko atau ritel modern yang berpotensi mematikan usaha UMKM.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus berupaya memberikan program-program unggulan kepada wirausahawan sebagai bentuk dukungan.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkapkan salah satu syarat Indonesia menjadi negara maju adalah rasio wirausaha mencapai 4% dari jumlah angkatan kerja.
Pengembangan kapasitas SDM adalah kunci untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan mandiri.
Kata Teten, kampus diajak bekerja sama sebagai upaya untuk menjadikan civitas akademika ini sebagai pabrik wirausaha guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Penurunan jumlah koperasi karena Kemenkop UKM fokus terhadap pembenahan kualitas koperasi, khususnya koperasi sektor riil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved