Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Pede Menangi Gugatan, Kubu Nurdin Minta Menkop Konsolidasi

Raja Suhud
26/11/2020 19:05
Pede Menangi Gugatan, Kubu Nurdin Minta Menkop Konsolidasi
Nurdin Halid(Antara/Eric Ireng)

KUBU Nurdin Halid meminta Menteri Koperasi & UKM  segera melakukan konsolidasi  terhadap Dewan Koperasi Indonesia pimpinan Nurdin Halid guna  menyongsong  berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dimana Koperasi & UKM merupakan basis utama dalam penciptaan lapangan kerja  guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Konsolidasi dengan Dekopin versi Nurdin Halid ini juga terkait dengan optimisme pihak Nurdin Halid  memenangkan perkara melawan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait kisruh penetapan Ketua Uumum Dekopin . 

Hal itu disampaikan pengacara  Muslim Jaya ButarButar berdasarkan lanjutan persidangan pada Kamis 26 Nopember lalu. 

Dalam agenda pemeriksan saksi terkuak  fakta bahwa Ternyata Tergugat Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & Ham membuat surat Nomor :PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang keputusan tergugat dalam bentuk Pendapat hukum yang menyatakan pemilihan Ketua Umum yang tepat berdasarkan Kepres Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan anggaran dasar dekopin adalah Munas yang memilih Sri Untari Bisowarno selaku Ketua Umum Dekopin tanpa atau tidak berdasarkan dokumen dan fakta, Namun  hanya berdasarkan permohonan dari Sri Untar Bisowarno

Muslim Jaya  menyayangkan sikap Dirjen Peraturan Perundang-undangan RI  yang  menerbitkan surat yang telah membuat kerugian konsolidasi organisasi Dekopin secara kelembagaan. 

Sebab  surat Tergugat berupa pendapat hukum dipergunakan oleh Sri Untari Bisowarno  kepada  instansi lain maupun dekopinda di seluruh indonesia  menyebut dirinya sebagai Ketua Umum Dekopin peruode 2019-2024 berdasarkan  surat Tergugat Nomor: PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 . 

Akibat tindakan tersebut membuat dekopin terpecah dan terganggu melakukan konsolidasi yang merugikan Dekopin secara kelembagaan.

Muslim Jaya  meminta pemerintah segera mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Dekopin  yang dihasilkan melalui Musyawarah Nasional Dekopin di Makasar pada tanggal 13 Nopember 2019 sebagai forum tertinggi pengambil Keputusan  dalam DEKOPIN. (RO/E-1)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Raja Suhud
Berita Lainnya