Selasa 24 November 2020, 18:11 WIB

Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas dalam Produk Halal

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas dalam Produk Halal

Antara
Pekerja menyelesaikan produksi kue kukus mawar di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (27/10/2020).

 

PEMERINTAH tengah mengembangkan industri halal untuk menjangkau pasar global. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan, salah satu yang disasar ialah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Berbagai kebijakan kita dorong untuk kawasan industri halal. Kami juga mendorong UMKM naik kelas, terutama yang memproduksi produk halal," ujar Susiwijono dalam webinar 'Mendorong Pengembangan Industri Halal lewat UU Cipta Kerja', Selasa (24/11).

Baca juga: Menggerakkan UMKM Sebagai Dinamisator Ekonomi di Kala

Dia menyebut, dengan Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia yakini 87,2% dari 268 juta penduduk, dan 13% dari seluruh populasi muslim dunia, kebutuhan produk halal sangat besar. Hal itu bisa dijadikan peluang emas bagi UMKM dalam negeri.

"Ditambah dengan ekspor produk halal Indonesia ke negara OKI sebesasr 10,7% dan eskpor produk halal ke ke pasar global sebesar 3,8% atau US$7,6 miliar bisa, hal itu dianggap bisa dijadikan peluang emas bagi UMKM dalam negeri," kata dia.

Kemudian, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, lanjutnya ialah dengan membebaskan biaya sertifikat halal untuk UMKM. Kebijakan itu bakal diatur dalam aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja.

"Sertifikat halal untuk UMKM tidak dikenakan biaya, ini ditanggung pemerintah biayanya. Jadi, mendorong supaya UMKM mendapat sertifikat halal secara mudah," ucap Susiwijono.

Dijelaskan, sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH), paling lama 1 hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Baca juga: Omnibus Law Berikan Kemudahan bagi Sektor Koperasi dan UMKM

Adapun masa berlaku sertifikat halal dan perpanjangan berlaku selama empat tahun, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Apabila dalam pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal. (Ins/A-3)

Baca Juga

Ist/Sariraya

Kerja Sama RI-Jepang, Peluang UMKM Kembangkan Bisnis ke Jepang

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 24 Januari 2021, 20:34 WIB
Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi pelaku UMKM agar memanfaatkan peluang dari perjanjian perdagangan dan...
DOK BRI

Rangkul Fans MLBB, BRI Rilis BRIZZI Edisi Spesial Mobile Legend

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 24 Januari 2021, 18:38 WIB
Saat ini BRIZZI telah menjadi salah satu alat pembayaran atau e-wallet bagi banyak...
Antara

Februari, Daging Sapi Impor Masuk Indonesia

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Minggu 24 Januari 2021, 15:04 WIB
Kementan menyebutkan impor daging sapi bakalan akan datang pada Februari 2021. Upaya impor tersebut untuk menjaga stabilitas harga dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya