Menteri KKP Sebut Keluhan Soal Izin Budidaya Udang Masih Marak

MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengaku masih menerima banyak keluhan dari pembudidaya udang mengenai perizinan yang masih sulit.

Menurutnya, penyederhanaan izin di perikanan budidaya bisa terwujud berkat kesepakatan bersama lintas kementerian maupun lembaga, termasuk dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

"Ini menjadi PR kita bersama. Harus kita kawal bersama. Saya berharap peran Kementerian ATR/BPN sama-sama menjemput bola. Kalau ketemu kasus di lapangan, kita sudah satu frekuensi," ujar Edhy dalam keterangan resmi, Kamis (12/11).

Baca juga: KKP Ungkap ABK WNI di Balik Kapal Pencuri Ikan Milik Malaysia

Berusaha di sektor kelautan dan perikanan salah satunya dibuktikan dengan penyederhanaan izin. Di bidang perikanan budidaya, misalnya, Edhy mengatakan petambak hanya perlu mengurus perizinan di BKPM untuk bisa memulai usaha sembari melengkapi persyaratan teknis seperti analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Menteri KKP menyebut, belum lama ini, pihaknya memberikan izin pemanfaatan ruang laut bagi pelaku usaha parwisata di Pulau Maratua, Kalimantan Timur.

Edhy yakin, izin pemanfaatan tersebut akan berdampak ekonomi bagi masyarakat pesisir di sana.

KKP, lanjutnya, membuka pintu kerja sama dengan pihak manapun termasuk dengan Kementerian ATR/BPN, dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

"Kami siap bekerja sama karena kami percaya ATR mendapat tugas besar mendata semua wilayah yang bisa ditempati atau dijadikan kegiatan. Baik itu di kawasan daratan maupun ada airnya," pungkas Edhy. (OL-1)