Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
HINGGA saat ini, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) kepada 12,16 juta pekerja atau buruh. Capaian itu setara dengan 98,09% dari target penerima.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pekerja atau buruh yang belum menerima BSU bisa disebabkan kesalahan atau ketidakvalidan data. Seperti, nomor rekening bank dan NIK.
Pihaknya pun mengembalikan data yang tidak valid ke BPJAMSOSTEK. Kemudian, instansi tersebut memberi informasi kepada perusahaan untuk memperbaiki data pekerja. Dalam hal ini, yang masuk kriteria penerima subsidi gaji atau upah.
Baca juga: Penyaluran Subsidi Gaji Terhambat Rekening Tidak Aktif
"Sampai saat ini, yang belum mendapatkan BSU sekitar 150 ribuan, karena ada kekurangan atau ketidaksesuaian data. Misalnya, rekening tidak valid, kemudian NIK-nya kurang nomornya,” ujar Ida dalam keterangan resmi, Selasa (20/10).
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 19 Oktober 2020, BSU tahap I sudah tersalur kepada 2,48 juta penerima (99,43%). Kemudian, tahap II sebanyak 2,98 juta penerima (99,38%) dan tahap III sebanyak 3,47 juta penerima (99,32%).
Baca juga: Menkeu: UU Cipta Kerja Tarik Indonesia dari Middle Income Trap
Lalu, tahap IV sebanyak 2,62 juta penerima (94,09%) dan tahap V sebanyak 602 ribu penerima (97,39%). Adapun subsidi gaji atau upah disalurkan melalui dua termin pembayaran. Setelah pembayaran termin pertama selesai, kementerian kembali memproses pembayaran termin kedua.
"Kami targetkan pembayaran termin II dapat disalurkan pada awal November, setelah proses evaluasi penyaluran BSU termin I ini selesai," imbuh Ida.
Dengan anggaran mencapai Rp37,7 triliun, program BSU ditargetkan menyasar 15,7 juta pekerja yang terdaftar BPJAMSOSTEK per 30 Juni 2020. Namun, hingga batas akhir penyerahan data penerima, hanya mencapai 12,4 juta pekerja atau buruh.(OL-11)
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved