Wapres: Masyarakat Jangan Hanya Jadi Konsumen Industri Halal

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mendorong agar industri halal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus pasar. Pasalnya, saat ini Indonesia hanya menjadi konsumen terbesar dunia untuk produk halal. 

"Pada 2018, Indonesia telah membelanjakan US$214 miliar khusus untuk produk makanan dan minuman halal, atau mencapai 10% dari pangsa produk halal dunia, dan merupakan konsumen terbesar dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya,” kata Ma’ruf saat membuka acara Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM secara daring, Selasa (20/10).

Ma’ruf mengungkapkan, pada 2017 pasar produk halal global mencapai US$2,1 triliun dan diperkirakan akan berkembang menjadi US$3 triliun pada 2023. Karena itu, tegasnya, Indonesia harus dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor yang saat ini baru berkisar 3,8% dari total pasar halal dunia. 

“Visi pengembangan industri halal Indonesia adalah selain untuk mengisi kebutuhan domestik yang sangat besar, juga untuk memperluas peran dalam perdagangan produk halal global,” jelasnya.

Ma’ruf menambahkan, dirinya berharap sektor UMKM menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global. Hal ini bisa didorong melalui berbagai kebijakan seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan dan memfasilitasi UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan standar yang telah ditetapkan BPJPH. 

”Pengembangan UMKM juga termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah yang difokuskan kepada 4 (empat) hal yaitu Pengembangan dan perluasan industri produk halal, Keuangan Syariah, Dana sosial Syariah, dan kegiatan usaha Syariah,” paparnya.

Baca juga : Diabadikan Sebagai Nama Jalan di UEA, Jokowi: Ini untuk Indonesia

Dikatakan pemerintah sudah mencoba membantu penguatan UMKM di tengah situasi pandemi ini melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam membantu UMKM antara lain melalui pemberian subsidi bunga (Kredit Usaha Rakyat/KUR dan non-Kredit Usaha Rakyat), penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk restrukturisasi kredit, penjaminan untuk kredit UMKM, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, dan Banpres produktif /bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM). 

“Demikian pula dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI 5 Oktober 2020, pemerintah juga memberikan pemihakan yang besar untuk kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM,” ungkapnya.

Terkait dengan digitalisasi pemasaran industri UMKM, Ma’ruf mengapreasiasi inisiatif tersebut karena melibatkan sekaligus tiga elemen penting yang menjadi perhatian pemerintah yaitu pemanfaatan teknologi digital, perluasan produk halal, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

“Saya meyakini, jika tiga hal ini dapat disinergikan dengan baik, maka akan memberikan manfaat ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat,” pungkasnya. (P-5)