Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pandemi covid-19 yang berlangsung lebih dari satu semester di Indonesia memberi pembelajaran penting dalam pembangunan perkotaan ke depan
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan perlunya memperhatikan memenuhi kebutuhan fasilitas medis sebagai standar layanan kesehatan kota dan perlunya pengendalian kepadatan penduduk di perkotaan.
"Ini telihat dari tingkat penyebaran virus korona cenderung tinggi di kota-kota dengan densitas penduduk yang tinggi," kata Danis dalam keterangan resmi, Senin (28/9).
Baca juga: Sinar Mas Land Luncurkan Garden Hous
Selanjutnya, katanya, juga perlu memperhatikan penyediaan transportasi publik yang baik dan mampu menjamin aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, serta ketersediaan ruang terbuka hijau dan pusat komunitas.
Danis menyebut, pada masa Pandemi covid-19, keberadaan ruang terbuka hijau dan pusat komunitas dapat berfungsi untuk berbagai keperluan seperti ruang isolasi dan sosialisasi.
Sedangkan, katanya, di masa normal ruang terbuka hijau dan pusat komunitas menjadi instrumen untuk meningkatkan kohesi sosial serta memupuk modal sosial dalam situasi krisis atau bencana.
"Penataan kota ke depan juga perlu memperhatikan penyediaan prasarana dan sarana dasar yang handal, seperti ketersediaan air minum dan sanitasi," kata Danis.
Ia mengatakan, perlunya pendekatan menuju kota yang cerdas, berdaya saing, dan berbasis teknologi.
Penggunaan infrastruktur Informasi Teknologi (IT) juta dinilai menjadi sebuah terobosan cara kerja yang efektif di masa Pandemi atau masa mendatang.
Danis juga menjelaskan, pada 2020, Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya Tunai (cash for work) bidang permukiman dan perumahan sebagai upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tertekan akibat pandemi covid-19.
Antara lain melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan dengan anggaran Rp540 miliar, penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 364 kelurahan dengan anggaran Rp382 miliar, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di 106 lokasi dengan anggaran Rp63 miliar. (OL-1)
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved