Pembelian SBN oleh BI Bisa Lanjut ke 2021

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pembelian surat berharga negara (SBN) melalui mekanisme secara langsung bisa dilanjutkan pada 2021 jika realisasinya belum mencapai target Rp397 triliun.

“Yang plafon Rp397 triliun itu kan bisa carry over tahun depan (2021), kalau realisasinya itu belum semua,” katanya ketika rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, kemarin.

Dalam paparannya, Gubernur BI menjelas­kan, hingga 24 September 2020 realisasi pembelian SBN melalui skema secara langsung ba­ru terealisasi Rp183,48 triliun.

Skema pembelian SBN secara langsung itu tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) BI dan Kementerian Keuangan pada 7 Juli 2020.

Seluruh dana pembelian SBN itu berasal da­ri BI, termasuk semua beban ditanggung bank sentral itu.

Dalam SKB itu, lanjut dia, disepakati pembelian SBN oleh bank sentral tersebut secara langsung hanya berlaku hingga 2020.

“Pertanyaannya plafon Rp397 triliun, baru realisasi Rp183 triliun? Kembali ke masalah pandemi, perlu waktu realisasi anggaran dan bagaimana kami menggenjot realisasi anggaran, tentu saja Rp397 triliun bisa terus dilakukan,” imbuhnya.

Dalam SKB pertama per 16 April 2020, pe­nyerapan dari BI masih akan dilanjutkan hingga 2022 sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 dengan posisi bank sentral ini sebagai pembeli siaga dari jumlah lelang yang diterbit­kan pemerintah.

Hingga 22 September 2020, BI sudah menyerap Rp51,17 triliun pembelian SBN di pasar perdana sesuai dengan mekanisme pasar.

Total pembelian SBN sesuai dengan SKB per­tama itu, kata dia, masih di bawah 10% dari batas maksimal pembelian oleh BI yang mencapai 25%dari total SBN yang dikeluarkan pemerintah.

Rendahnya realisasi penyerapan BI dalam pembelian SBN di pasar perdana sesuai dengan SKB pertama, kata dia, menandakan pasar masih bisa menyerap mengingat posisi BI sebagai pembeli siap siaga jika pasar tidak mampu menyerap.

Jika digabung pembelian SBN oleh BI sesuai SKB pertama dan kedua, total pembelian SBN mencapai Rp234,65 triliun.

Simpan dana

Dalam kesempatan itu, Perry memaparkan ada kecenderungan saat ini masyarakat lebih senang menyimpan dana mereka ketimbang mengambil kredit. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kredit jauh lebih rendah daripada pertumbuhan dana simpanan.

“Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tinggi, (sekitar) 11%. Lebih tinggi daripada se­mester satu, bahkan dari Juli yang hanya 7,95%. Ini terus meningkat karena masyarakat dalam kondisi seperti sekarang ini pendapat­annya lebih baik ditabung,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Komisisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan pihaknya siap memperpanjang program restrukturisasi kredit yang akan berahir pada Februari 2021.

“Skenarionya selesai tahun depan Februari. Namun, kalau ini mau diperpanjang, enggak masalah, akan kita perpanjang. Bahkan kalau ada nasabah yang sudah melakukan restrukturisasi dan dalam enam bulan mereka sudah jatuh tempo dan kalau nasabah minta perpanjang, ya, silakan perpanjang. Tidak usah minta persetujuan OJK, langsung perpanjang,” ungkapnya dalam webinar Kagama, Minggu (27/9).

Bahkan bila perpanjangan itu harus dilakukan hingga 2022, pihaknya siap melakukan itu guna mendukung proses pemulihan ekonomi. (Ant/E-1)