Daerah Berlomba Ajukan Pinjaman

TEKANAN pandemi covid- 19 berdampak terhadap penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pada akhir Agustus lalu misalnya, sedikitnya ada 37 pemerintah daerah yang mengusulkan pinjaman kepada pemerintah pusat. Pekan lalu, bahkan Pemprov Banten menyepakati pinjaman Rp851,7 miliar dengan badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Gubernur Banten Wahidin Halim menyebut kesepakatan pinjaman daerah ini dalam rangka penanganan covid-19 serta akselerasi pemulihan ekonomi di Banten.

Selain terdampak covid-19, Banten juga sedang dihadapi persoalan Bank Banten, yakni kas daerah sebesar Rp1,9 triliun tertahan di Bank Banten. “Sebelum pandemi, perekonomian Banten padahal sedang bagus-bagusnya,” kata Wahidin, di Banten, pekan lalu.

Menurutnya, pelaksanaan program pinjaman PEN diharapkan dapat mencegah Banten masuk resesi. Selain itu, memastikan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2020 Provinsi Banten terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dapat mencapai 1,5% serta indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 72,80.

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan tenor pinjaman daerah tersebut berjangka waktu 8 tahun dengan masa tenggang selama 24 bulan.

“Diharapkan ekonomi segera pulih serta bergerak agar dapat menghindari kemungkinan resesi dan mengatasi pandemi. Semoga pinjaman ini memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi Provinsi Banten,” kata Edwin.

Selain Banten, Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) pun siap memanfaatkan program PEN. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah berencana mengakses dana dari PT SMI dalam bentuk skema pinjaman.

“Pada prinsipnya, pengajuan itu ialah menjabarkan kebijakan pemerintah pusat dalam hal program PEN,” kata Nurdin, melalui keterangan resminya di Makassar, baru-baru ini.

Dia menjelaskan program PEN hadir akibat pemotongan berbagai anggaran. Hal ini termasuk dana alokasi khusus (DAK) yang ditarik ke pusat serta beberapa program lainnya.

“Dengan anggaran yang tersedia, lebih banyak yang bermohon ketimbang yang akan mendapatkan. Kalau kita mendapat ini, harus disyukuri karena ini ialah pinjaman dengan bunga 0%,” tutupnya.

Sementara itu, realisasi program PEN di Bali hingga 31 Agustus 2020 mencapai sekitar Rp1,78 triliun. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bali Tri Budhianto mengatakan realisasi itu terdiri dari dua klaster, yaitu klaster perlindungan sosial dan klaster dunia usaha.

Rinciannya, ada tujuh kegiatan yang jadi bagian klaster perlindungan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai dana desa, bansos tunai, dan subsidi gaji/upah, serta bantuan pelaku usaha mikro (BPUM).

Untuk klaster dunia usaha, ada empat jenis kegiatan, yaitu penempatan dana pemerintah, subsidi bunga pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penjaminan kredit UMKM dan koperasi, serta penjaminan kredit korporasi.

“UMKM ialah salah satu fokus utama pemerintah pada program PEN karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian,” ungkapnya, pekan lalu.

Karena itu, kata dia, subsidi bunga atas pinjaman UMKM bakal menjadi prioritas. Subsidi bunga diberikan kepada debitur kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro (UMi), programprogram lainnya, bahkan debitur pinjaman komersial perbankan.

“Realisasi program ini mencapai Rp61,5 miliar bagi 163.864 debitur/ UMKM,” pungkas Tri.

Lima langkah

Di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lima langkah pemulihan ekonomi yang terhantam pandemi virus covid-19. Pertama, akselerasi dan optimalisasi bantuan langsung kepada masyarakat.

Menurut Pelaksana Harian (Plh) Sekda DKI Jakarta Sri Haryati, pihaknya terus berupaya menyalurkan bantuan kepada jutaan kepala keluarga (KK) yang terdampak pandemi.

Dalam menyalurkan bantuan itu, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Di antaranya PT Food Station Tjipinang Jaya yang membantu dalam hal produk sembako menjadi bantuan sosial (bansos). Pemprov DKI Jakarta juga dibantu PT Bank DKI dalam menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).

Strategi kedua ialah penyelamatan serta penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya mengembangkan UMKM.

“Bicara UMKM, peran BUMD sangat luar biasa. Ada Bank DKI dalam program reguler. Kami juga dapat pinjaman dari pemerintah pusat, di situ Bank DKI mendapat bantuan dan diberikan buat UMKM, bunga yang ringan,” ujar Sri dalam webinar virtual Jakarta Marketing Week 2020, Sabtu (19/9).

Strategi ketiga, percepatan kegiatan atau proyek pembangunan berdampak besar. Proyek ini khususnya berkaitan dengan transportasi seperti moda raya terpadu (MRT) Jakarta dan lintas rel terpadu (LRT) Jakarta.

Keempat ialah percepatan proyek infrastruktur dan program perkotaan, serta kelima, yakni pengembangan ekonomi inovatif perkotaan pascapandemi covid-19. (Ant/S-3)