Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
SEJUMLAH ekonom menyangsikan keberhasilan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II di DKI Jakarta yang mulai berlaku hari ini.
Ekonom dari Center of Reform on Eco-nomics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai PSBB kali ini tak akan efektif untuk menekan kurva kasus covid-19.
Hal itu akan berdampak pula pada pemulihan ekonomi di Jakarta dan tingkat nasional yang akan tetap berpola U shape.“
Saya kira, dengan PSBB yang tidak seketat pertama, memang ada risiko lebih lamanya proses melandaikan kurva kasus covid-19 di Jakarta. Artinya proses pemulihan ekonomi maupun kesehatan akan tetap U shape,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Yusuf menambahkan, meski PSBB jilid II berlaku tak seketat seperti sebelumnya, perilaku konsumsi masyarakat masih belum akan berubah. Golongan masyarakat menengah atas akan tetap menahan konsumsi dan memilih untuk menyimpan uang mereka.
“Kelompok kaya semakin menahan konsumsi sehingga kondisinya tetap, ekonomi Jakarta dan juga nasional masih akan berada di level negatif, khususnya di triwulan III 2020 ini,” tutur Yusuf.
PSBB di Jakarta itu bakal menim-bulkan gejolak ekonomi secara jangka pendek. Selain membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah melorot, PSBB itu diprediksi bakal memunculkan gelombang baru PHK.
Senada dengannya, ekonom Institute for Development of Economics and Fi-nance (Indef ) Bima Yudhistira menilai PSBB di Jakarta itu bakal menimbulkan gejolak ekonomi secara jangka pendek.
Selain membuat IHSG dan nilai tukar rupiah melemah, PSBB itu diprediksi bakal memunculkan gelombang baru PHK.“Efek negatif lainnya konsumsi ru-mah tangga secara nasional akan terkontraksi karena pembatasan itu,” ujar Bima.
Di kesempatan berbeda, peneliti bi-dang ekonomi The Indonesian Institute (TII) M Rifki Fadilah mengatakan PSBB jilid II akan menghambat proses pemu-lihan ekonomi dalam jangka pendek. Pasalnya semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah lagi menjadi negatif. “Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki target yang jelas mengenai kebijakan PSBB jilid II ini.
Pemerintah DKI setidaknya perlu memiliki target signifi kan penurunan kasus aktif covid-19 dalam dua pekan. Misalnya memas-tikan adanya 20%-30% penurunan kasus aktif. Barulah dikatakan PSBB ini efektivitasnya terukur,” ujarnya. (Mir/Ins/Hld/E-2)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Gelombang pertama dilaksanakan hari ini, yang diberikan kepada 774 peserta didik dengan nilai bantuan sebesar Rp3,6 miliar dari total bantuan pemutihan ijazah Tahap IV senilai Rp7,6 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa relokasi pedagang di Pasar Burung Barito, Jakarta Selatan, akan tetap berjalan sesuai jadwal.
Pramono sudah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyiapkan relokasi untuk para pedagang tersebut.
Pramono Anung menyebutkan peluncuran jersei baru tim sepak bola Persija bukan hanya pengenalan kostum baru, tetapi simbol semangat untuk menghadapi musim kompetisi 2025/2026.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen memberikan kesempatan dan wadah kepada para pedagang kecil untuk naik kelas.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan digitalisasi dalam transaksi keuangan bisa mengurangi copet dan aksi premanisme di masyarakat termasuk di pasar-pasar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved