Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH ekonom menyangsikan keberhasilan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II di DKI Jakarta yang mulai berlaku hari ini.
Ekonom dari Center of Reform on Eco-nomics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai PSBB kali ini tak akan efektif untuk menekan kurva kasus covid-19.
Hal itu akan berdampak pula pada pemulihan ekonomi di Jakarta dan tingkat nasional yang akan tetap berpola U shape.“
Saya kira, dengan PSBB yang tidak seketat pertama, memang ada risiko lebih lamanya proses melandaikan kurva kasus covid-19 di Jakarta. Artinya proses pemulihan ekonomi maupun kesehatan akan tetap U shape,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Yusuf menambahkan, meski PSBB jilid II berlaku tak seketat seperti sebelumnya, perilaku konsumsi masyarakat masih belum akan berubah. Golongan masyarakat menengah atas akan tetap menahan konsumsi dan memilih untuk menyimpan uang mereka.
“Kelompok kaya semakin menahan konsumsi sehingga kondisinya tetap, ekonomi Jakarta dan juga nasional masih akan berada di level negatif, khususnya di triwulan III 2020 ini,” tutur Yusuf.
PSBB di Jakarta itu bakal menim-bulkan gejolak ekonomi secara jangka pendek. Selain membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah melorot, PSBB itu diprediksi bakal memunculkan gelombang baru PHK.
Senada dengannya, ekonom Institute for Development of Economics and Fi-nance (Indef ) Bima Yudhistira menilai PSBB di Jakarta itu bakal menimbulkan gejolak ekonomi secara jangka pendek.
Selain membuat IHSG dan nilai tukar rupiah melemah, PSBB itu diprediksi bakal memunculkan gelombang baru PHK.“Efek negatif lainnya konsumsi ru-mah tangga secara nasional akan terkontraksi karena pembatasan itu,” ujar Bima.
Di kesempatan berbeda, peneliti bi-dang ekonomi The Indonesian Institute (TII) M Rifki Fadilah mengatakan PSBB jilid II akan menghambat proses pemu-lihan ekonomi dalam jangka pendek. Pasalnya semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah lagi menjadi negatif. “Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki target yang jelas mengenai kebijakan PSBB jilid II ini.
Pemerintah DKI setidaknya perlu memiliki target signifi kan penurunan kasus aktif covid-19 dalam dua pekan. Misalnya memas-tikan adanya 20%-30% penurunan kasus aktif. Barulah dikatakan PSBB ini efektivitasnya terukur,” ujarnya. (Mir/Ins/Hld/E-2)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengerukan kali akan dilakukan secara terus-menerus sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir di Ibu Kota.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah fasilitas olahraga di berbagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda siap menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di delapan titik
Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. UMP Jakarta 2025 atau sebelumnya sebesar Rp5.396.761 dan ada kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dibanding tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved