Dana Asing Rp2,56 Triliun Minggat

BANK Indonesia (BI) mencatat dana-dana asing di pasar keuangan domestik pulang kampung sepanjang awal pekan September 2020. Berdasarkan data transaksi 31 Agustus hingga 3 September 2020, nonresiden (investor asing) di pasar keuangan domestik jual neto (capital outflow) sebesar Rp2,56 triliun.

Minggatnya dana asing dari pasar keuangan domestik lantaran besarnya jual neto di pasar saham sebanyak Rp4,13 triliun. Sementara itu, di pasar Surat Berharga Negara (SBN), investor asing justru memborong investasi dengan melakukan aksi beli neto (capital inflow) sebesar Rp1,57 triliun.

“Berdasarkan data setelmen selama 2020 (ytd), nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp149,19 triliun,” ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko yang tertuang dalam perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah, kemarin.

Adapun premi risiko atau credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun turun ke 85,72 basis points (bps) per 3 September 2020 dari 93,41 bps per 28 Agustus 2020.

CDS merupakan indikator untuk mengetahui risiko berinvestasi di SBN. Semakin besar skor CDS, risiko berinvestasi di SBN juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika skor semakin kecil, risiko investasinya juga semakin rendah.

Namun ternyata, hengkangnya dana asing itu tidak membuat rupiah terpuruk. Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, kemarin, ditutup menguat menjelang rilis data tenaga kerja AS.

Rupiah ditutup menguat 28 poin atau 0,19% menjadi Rp14.750 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.778 per dolar AS.

Bergerak negatif

Menurut Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee, pada periode September, pasar mungkin selalu agak negatif pergerakannya. Beberapa data ekonomi mungkin membaik, tetapi datanya menggambarkan perlambatan, bahkan resesi di tingkat global.

“Sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda akan berakhirnya covid-19 di Indonesia dan AS, sedangkan di beberapa negara menunjukkan gelombang ke dua pandemi. Pasar lebih terkoreksi karena faktor-faktor tersebut,” kata Hans Kwee, kemarin.

Dia menambahkan, upaya pemerintah me­revisi undang-undang tentang sektor moneter juga menjadi sentimen negatif bagi pasar, di tengah pandemi yang belum tertangani. “Bila dilakukan, itu bisa menimbulkan kekhawatir­an pada pasar keuangan,” kata Hans Kwee.

Selain itu, pemerintah menginginkan bank agresif menyalurkan kredit. Namun, permintaan kredit ternyata tidak terlalu kuat, dan ekonomi masih belum terlalu berjalan.

Meski permintaan akan kebutuhan pokok telah ada, yang menggerakkan permintaan kredit ada pada posisi masyarakat ekonomi menengah ke atas, yang belum agresif berbelanja untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Ini yang menyebabkan permintaan kredit masih tertahan dan menengah ke atas menahan konsumsi mereka dan tinggal di rumah. Sementara itu, kalangan ekonomi bawah terdesak oleh kebutuhan pokok sehingga tetap harus beraktivitas.

Bank pun berhati-hati saat pandemi. Pengalaman menunjukkan setidaknya ada 50%-60% perusahaan akan tutup setelah satu krisis.

Makin lama krisis terjadi tentu akan semakin banyak yang tutup perusahaan. Bank akan menjaga kemampuan keberlangsungan nasabahnya, apalagi setelah POJK 11 tentang restrukturisasi usai nanti.

“Pemerintah harus mengubah strategi mereka. Bukan mendorong bank berisiko lebih banyak, melainkan lebih memberikan bantuan langsung ke perusahaan dan masyarakat untuk bisa tetap menjamin daya beli tetap ada dan tidak terjadi PHK,” tukas Hans Kwee. (Medcom/Ant/E-3)