Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pemulihan ekonomi nasional masih dalam kondisi rapuh pada Juli 2020.
Hal itu terlihat dari indikator realisasi penerimaan pajak yang mayoritas bergerak ke zona negatif ketimbang Juni 2020.
Oleh karena itu, dibutuhkan kerja ekstra guna membuat gerak perekonomian membaik sejak bulan ini agar pertumbuhan triwulan III masuk pada zona mendekati 0%. Dengan demikian, Indonesia terlepas dari jebakan resesi.
Sri Mulyani menjelaskan, tiga indikator penerimaan pajak yang mengalami pertumbuhan minus itu ialah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan, PPh badan, dan penerimaan pajak di sektor perdagangan.
“Ini menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi kita pada Juli masih sangat rapuh dan bahkan bisa terjadi pembalikan kembali. Ini yang membuat kita sangat hati-hati agar pada triwulan III bisa masuk ke zona 0%. Itu dibutuhkan perjuangan yang berat karena kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak mengalami akselerasi yang cepat dari Juni. Kita akan melihat apakah pada Agustus tren ini bertahan di zona mendekati 0% dan kita menjaga agar tidak terjadi resesi,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.
Secara rinci, penerimaan PPh Pasal 21 karyawan hingga akhir Juli mengalami pertumbuhan minus 20,38% dari Juni 2020 yang tumbuh positif 12,28%. Kemudian pada PPh badan, tercatat realisasinya tumbuh negatif sebesar 45,55% atau lebih dalam dari pertumbuhan pada Juni 2020 yang tumbuh minus 38,12%.
Catatan kurang memuaskan juga terjadi pada penerimaan pajak di sektor perdagangan yang tercatat minus 40,80%, lebih dalam jika dibandingkan dengan pertumbuhan negatif pada Juni 2020 sebesar 19,02%. Padahal, imbuh Ani, berbagai relaksasi untuk mendorong sektor pedagangan telah dikeluarkan pemerintah.
“Ini mesti diwaspadai dari sisi perdagangan, nanti akan ada hubungannya dengan pengembalian fungsi masyarakat,” jelasnya.
Tren membaik
Direktur Eksekutif CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III akan minus 2%.
Jika perkiraan itu terjadi, secara teknikal Indonesia telah masuk dalam kondisi resesi. Namun, menurutnya, kondisi ini membaik apabila dilihat dari sisi trennya.
“Ini jangan dilihat secara teknis, tapi lihat secara trennya. Yang perlu dipahami itu, meskipun minus, ternyata trennya membaik jika dibandingkan dengan triwulan II 2020, ini masih bagus. Ke depan yang perlu difokuskan ialah bagaimana resesi enggak terlalu dalam dan kita harapkan sustainable sampai triwulan IV 2020,” ungkapnya dalam webinar, kemarin.
Terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan, ekonom senior Indef Iman Sugema mengatakan target 4,5% hingga 5,5% dapat saja tercapai. Namun, dengan catatan vaksinasi bisa selesai dilakukan paling tidak hingga pertengahan 2021.
“Kalau pertengahan 2021 vaksinasi selesai dilakukan ya, bukan sekadar ditemukan. Jadi, kalau vaksinasinya efektif dan selesai cepat di pertengahan 2021, aktivitas (bisnis dan ekonomi) bisa beroperasi (normal) kembali,” kata Iman. (Des/Hld/E-1)
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKMĀ dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved