Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) melansir neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2020 mencapai US$3,26 miliar dengan total nilai ekspor US$13,73 miliar dan nilai impor US$10,47 miliar.
“Surplus ini jauh lebih besar daripada surplus pada Juni 2020 dan juga jauh lebih besar daripada Juli 2019, di mana kita waktu itu mengalami defisit US$0,28 miliar “ kata Kepala BPS Suhariyanto saat menggelar konferensi pers secara virtual di Jakarta, kemarin.
Suhariyanto menyampaikan nilai ekspor Indonesia Juli 2020 mencapai US$13,73 miliar atau meningkat 14,33% dibanding ekspor Juni 2020. Adapun dibanding Juli 2019, nilainya menurun 9,90%. Sementara itu, nilai impor Indonesia pada Juli 2020 mencapai US$10,47 miliar atau turun 2,73% dibandingkan Juni 2020, dan dibandingkan Juli 2019 turun 32,55%.
Impor nonmigas Juli 2020 mencapai US$9,51 miliar atau turun 5,70% dibandingkan Juni 2020. Adapun, impor migas Juli 2020 sebanyak US$0,96 miliar atau naik 41,53% dibandingkan Juni 2020, namun turun 45,19% dibandingkan tahun lalu.
Dalam menanggapi rilis BPS itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia mampu membukukan kinerja neraca perdagangan yang semakin baik di tengah masa pandemi covid-19.
“Banyak yang memperkirakan, ketika covid-19 ini mulai, kita salah satu negara yang akan runtuh duluan. Tapi, kalau kita lihat hasil BPS hari ini, positif kita, bukan ekonominya, tapi antara ekspor dan impor, malah membaik. Yang selama ini di benak kita harus impor-impor terus, padahal dengan covid-19 (itu dikurangi). Defisit anggaran kita lebih bagus, dan enggak bubar juga ini negara, enggak kelaparan juga,” ungkapnya dalam acara Perencanaan Perdana Transformasi PT Sarinah secara daring, kemarin.
Dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini, Indonesia memiliki berbagai keunggulan, antara lain memiliki pasar yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Akan tetapi, karena kekayaan tersebut, lanjutnya, market nasional dinilai telah digerogoti sehingga pasar yang telah dibangun saat ini tidak dapat berdiri mandiri.
NPI Surplus
Dalam kesempatan berbeda, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II-2020 mencatat surplus yang cukup besar untuk menopang ketahanan eksternal Indonesia. NPI surplus US$9,2 miliar pada triwulan II-2020, setelah mengalami defisit US$8,5 miliar pada triwulan sebelumnya.
“Membaiknya kinerja NPI tersebut didukung menurunnya defi sit transaksi berjalan serta besarnya surplus transaksi modal dan fi nansial,” ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dilansir dari keterangan resmi, kemarin.
Sejalan dengan perkembangan surplus NPI tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2020 meningkat menjadi sebesar US$131,7 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,1 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.
Selain itu, defisit transaksi berjalan juga dikatakan makin menurun, ditopang surplus neraca barang serta berkurangnya defisit neraca pendapatan primer. Defisit transaksi berjalan tercatat sebesar US$2,9 miliar (1,2% dari PDB), lebih rendah daripada defisit pada triwulan sebelumnya sebesar US$3,7 miliar (1,4% dari PDB).
Adapun kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,90% atau 47,4 poin menuju 5295 poin akibat sentimen membaiknya neraca pembayaran dan neraca dagang. (Des/Hld/E-1)
Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.
BPS Targetkan Verifikasi 106 Ribu Peserta PBI-JKN Penyintas Penyakit Kronis Tuntas Sebelum Lebaran 2026
Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat dan memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen secara tahunan (year on year/YoY).
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebesar 147,91 juta orang.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved