Penyerapan PEN Lambat, Pengamat : Perlu Evaluasi

EKONOM dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) cenderung lambat.

"Menurut saya penyerapan PEN ini cukup lambat. Apalagi kalau kita lihat per poin, anggaran PEN ada gap antara satu pos bantuan dengan yang lain," tuturnya saat dihubungi, Selasa (11/8).

Yusuf menambahkan, perbedaan mencolok dapat dilihat dari serapan di bidang kesehatan yang baru Rp7,1 trilun dari total alokasi dana mencapai Rp87,55 triliun. Sedangkan pada pos perlindungan sosial, serapannya telah mencapai Rp86,45 triliun dari Rp203,9 triliun

"Permasalahan dana PEN kesehatan yang berjalan lambat memang perlu menjadi perhatian. Karena setahu saya pemerintah sudah mengubah aturan pemberian insentif untuk tenaga medis di daerah pada pertengahan Juli lalu," tuturnya.

Yusuf berpendapat, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah dibentuk Presiden Joko Widodo seharusnya mampu mengevaluasi serapan PEN yang cenderung lambat tersebut.

Baca juga : BI Buat Jadwal Layanan Publik di Era New Normal

Hasil evaluasi itu, kata dia, dapat dijadikan dasar untuk merevisi atau pun membuat aturan baru agar penyerapan PEN berjalan cepat dan tepat sasaran.

"Ini bisa disiasati dengan cara misalnya satgas PEN melakukan identifikasi kira-kira apa saja yang menghambat realisasi ini, jika sifatnya penting, satgas PEN bisa misalnya melakukan konsultasi atau melaporkan agar dibuatkan peraturan baik peraturan yang merevisi peraturan yang lama ataupun peraturan baru," pungkas Yusuf.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan serapan anggaran program PEN hingga Senin (10/8) baru mencapai 21,8% atau Rp151,25 triliun dari dana yang dialokasikan sebesar Rp695,20 triliun.

Capaian tersebut berasal dari realisasi bidang kesehatan Rp7,1 triliun, perlindungan sosial Rp86,5 triliun, dukungan sektroal kementerian/lembaga dan pemda Rp8,6 triliun, dukungan UMKM Rp32,5 triliun, insentif usaha Rp16,6 triliun dan pembiayaan korporasi yang belum terealisir. (OL-7)