Pencairan Stimulus UMKM Amat Mendesak

PEMERINTAH perlu segera bergerak cepat mengucurkan dana stimulus yang telah dianggarkan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengungkapkan, sebanyak 85,42% dari pelaku UMKM hanya mampu bertahan selama satu tahun di tengah pelemahan ekonomi akibat covid-19.

“Persepsi pelaku usaha terkait kerentanan UMKM di tengah pandemi ini,  bila tidak segera berakhir, ada beberapa yang mengatakan UMKM ini akan tutup usahanya,” ungkap Diana dalam diskusi Kementerian Keuangan dengan tajuk UMKM Melejit, Ekonomi Bangkit, kemarin.

Berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tercatat sebanyak 47,13% pelaku UMKM hanya mampu bertahan hingga Agustus 2020. Adapun 72,02% usaha diperkirakan tutup setelah November 2020.

Diana juga menyebutkan sekitar 56% pelaku UMKM juga melaporkan terjadinya penurunan penjualan. Kemudian ada 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan serta 15% melaporkan pada masalah distribusi barang dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku.

“Masalah-masalah di atas semakin meluas jika dikaitkan dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah di beberapa wilayah yang kita ketahui di DKI Jakarta juga saat ini masih ada PSBB Transisi,” tandasnya.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga 3 Agustus 2020 realisasi stimulus untuk UMKM baru mencapai  Rp32 triliun. Angka tersebut setara 25,9% dari pagu senilai Rp123,47 triliun.
Secara rinci, realisasi tersebut tersebar ke beberapa stimulus. Pertama, penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Rp30 triliun, setara 38% dari total anggaran senilai Rp78,78 triliun.

Kedua, pembayaran investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM Rp1 triliun. Anggaran stimulus ini sudah seluruhnya disalurkan.

Ketiga, stimulus pajak penghasilan (PPh) Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp210 miliar, atau 8,75% dari pagu senilai Rp2,4 triliun. Keempat, subsidi bunga untuk UMKM sebesar Rp842,3 miliar, atau setara  dengan 2,38% dari pagu anggaran senilai Rp35,28 triliun.

Bansos produktif

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah segera merilis program Bansos Produktif bagi usaha mikro dan ultramikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan.

“Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultramikro yang masing-masing mendapat modal usaha Rp2,4 juta,” ungkap Teten dalam acara peringatan Hari Koperasi dan Hari UMKM 2020, di Yogyakarta, kemarin.

Untuk itu, Teten berharap kerja sama dengan seluruh pemda terkait pendataan bagi siapa yang berhak mendapat bansos tersebut, agar bisa lebih tepat sasaran.

“Seperti misalnya pedagang asongan, kaki lima, bakul pasar, dan sebagainya, yang pasti belum terdata di dinas-dinas terkait,” tandasnya.

Setelah itu, lanjut Teten, mereka akan mendapat pembinaan melalui aneka program pelatihan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa jajarannya sudah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai langkah strategis meringankan beban koperasi dan UMKM terdampak covid-19.  Sri Sultan mengakui para pelaku koperasi dan UMKM pernah merasakan krisis seperti ini saat tertimpa bencana gempa pada 2006 silam.

“Kita bisa bangkit dan untuk bangkit kita butuh survival spirit, termasuk aneka dukungan baik dari pemerintah pusat maupun daerah,” pungkas Sri Sultan. (E-1)